Citizenship Perhutanan Sosial

#4

l

Sekitar 60 juta penduduk Indonesia, khususnya di pedesaan, menggantungkan kehidupan mereka pada hutan.   Kayu bakar, misalnya  sebagai sumber energi.  Pendapatan penting diperoleh pada musim buah meski seringkali kelimpahan buah membuat harga yang sangat tidak berarti. Sejumlah hasil hutan bukan kayu merupakan sumber utama pendapatan mereka. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat hubungannnya dengan beragam budaya Indonesia. Sebagai ekosistem kompleks hutan menyimpan kekayaan melimpah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.  

Sekitar 1,6 miliar orang di bumi – termasuk lebih dari 2.000 budaya asli – bergantung pada hutan untuk matapencaharian mereka, obat-obatan, bahan bakar, makanan dan tempat tinggal. Hutan adalah ekosistem yang paling beragam secara biologis di darat, rumah bagi lebih dari 80% spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat.

Untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan maka masyarat itu disediakan Perhutanan Sosial (PS). Bagi masyarakat adat tentu pengakuan atas hak mengelola hutan mereka sangatlah penting. Itu salah satu cara yang banyak dianut oleh negara-negara yang mempunyai hutan dalam wilayahnya.  Di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swedia, Rusia, Nepal, India, Vietnam, Thailand hingga Indonesia. Indonesia telah mencatat 4,2 juta ha luas Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan ijin, dari target seluas 12,7 Juta ha.

Dari semua penduduk miskin di Indonesia sekitar 37% (10.2 juta orang) tinggal di sekitar hutan. Karena itu Perhutanan Sosial dianggap sebagai instrumen penting untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.

Pencapaian 4,2 juta area PS merupakan petunjuk adanya tantangan besar yang dihadapi untuk urusan satu hal awal: memenuhi syarat-syarat administrasi untuk mendapatkan ijin (SK).  Meskipun sebagian yang sudah mendapatkan ijin tersebut mengelola PS dengan beragam kegiatan.  Tetapi faktanya tidak mudah bagi masyarakat yang wilayahnya mempunyai kekayaan sumberdaya hutan untuk mendapatkan ijin legalitas dari negara.  Indeks PS yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengukur kinerja masing-masing PS menunjukkan masih rendahnya PS yang mempunyai kualifikasi tinggi (Emas atau Platinum).  

Menurut Ari Rakatama dan Ram Pandit dalam artikelnya yang dimuat pada Jurnal Forest Policy and Economics (2020), Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges terdapat tiga faktor penting keberhasilan PS di lapangan. Tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi perhutanan sosial di lapangan diringkaskan sebagai berikut: 

Pertama, memastikan keamanan tenurial (tenure security) dan hak atas hutan bagi masyarakat lokal sangat penting. Kepemilikan hutan pada skema hutan adat dan kontrak jangka panjang (dapat diperpanjang hingga 35 tahun) di beberapa skema perhutanan sosial (hutan desa, masyarakat hutan, dan hutan tanaman masyarakat) memberikan jaminan kepemilikan dan pengakuan kepada pemangku kepentingan lokal. Semua usaha yang berbasis sumberdaya alam selalu memerlukan kepastian kepemilikan atau pengelolaan dalam jangka waktu lama.  Ini juga berlaku pada PS.  Kesempatan untuk keberhasilan implementasi skema perhutanan sosial dengan keamanan tenurial akan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis di kawasan hutan.

Kedua, modal sosial atau jaringan hubungan antarmanusia yang tinggal di komunitas tempat beroperasinya PS penting bagi komunitas itu agar berfungsi secara efektif. Kepercayaan yang rendah diantara anggota komunitas bisa menjadi hambatan utama keberhasilan PS. Oleh karena itu, modal sosial penting sebagai prasyarat yang mempengaruhi keberhasilan skema perhutanan sosial dan memajukan masyarakat lokal.  Menurut Ari Rakatama dan Ram Pandit modal sosial dapat dikembangkan dengan mempertahankan keterlibatan dan interaksi diantara anggota komunitas lokal.  Dalam komunitas egaliter, modal sosial memungkinkan anggota untuk mengungkapkan pendapat tanpa ragu, terlepas dari apakah laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan kaya atau miskin.

Tetapi perlu dicermati pula, tulis para peneliti ini bahwa modal sosial yang bersifat elitis bisa menghambat inovasi, mencegah ide-ide baru dan mengecualikan partisipasi aktif anggota marjinal dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Oleh karena itu modal sosial ini harus dirawat bersama.  Kekuatan modal sosial amat beragam dari satu komunitas ke komunitas lainnya maka itu kinerja penyelenggaraan perhutanan sosial di lapangan mungkin berbeda di berbagai jenis komunitas yang memiliki tingkat modal sosial yang berbeda-beda di wilayah Indonesia.

Ketiga, praktik dan kearifan tradisional masyarakat setempat akan mempengaruhi kinerja implementasi perhutanan sosial. Perhutanan Sosial pada dasarnya adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat selama ratusan tahun. Karena itu, perhutanan sosial relevan dengan praktik tradisional dan kearifan lokal serta memiliki lembaga informal yang kuat dan keterkaitan dengan praktik tradisional sistem kepercayaan. Namun, kekuatan modernitas, tekanan pembangunan yang semakin meningkat dan dunia yang berubah dapat mengikis praktik kebijaksanaan tradisional dan lokal. Kelentingan masyarakat atau kemampuan beradaptasi terhadap perubahan modernisasi akan menentukan nilai-nilai masyarakat ini.

Pentingnya modal sosial pada kehutanan skala kecil ini juga terjadi di Swedia. Modal sosial dibangun di atas interaksi antara para pemangku kepentingan lokal. Pengelolaan hutan memerlukan banyak relasi sosial seperti konsultasi atau kerja sama antara pemilik dan profesional kehutanan.  Relasi sosial ini keberhasilannya bertumpu pada modal sosial positif yang melalui kepercayaan (trust). Luis Andrés Guillén, Ida Wallin dan Vilis Brukas dari Swedish University of Agricultural Science, Southern Swedish Forest Research Centre melakukan penelitian tentang peran modal sosial ini.  Hasil penelitian mereka dimuat pada Forest Policy and Economics (2015).  Berdasarkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemilik hutan, pengelola dan pemangku kepentingan kehutanan lainnya, studi yang berjudul Social capital in small-scale forestry: A local case study in Southern Sweden ini mengeksplorasi bagaimana kepercayaan mempengaruhi hubungan sosial dalam konteks lokal kehutanan Swedia Selatan. Pemilik dan pengelola hutan skala kecil ini menaruh kepercayaan besar pada dua aktor utama: Swedish Forest Agency (SFA) dan asosiasi pemilik hutan (FOA) Södra. Mereka menjadi mitra terpercaya.  Relasi dan pendekatan pribadi juga menjadi kunci penting.  

Survey yang dilakukan oleh Katadata menunjukkan bahwa lebih 96% PS menggantungkan pada pendamping untuk beberapa aspek pengelolaan.  Ini bukan hal yang luar biasa.  Hal itu adalah sebagai konsekwensi dari intervensi sistem kehutanan akademik pada sistem kehutanan rakyat (perhutanan sosial).  Mulai dari aspek legalitas karena kawasan hutan adalah hak legal negara; tehnik-tehnik silvikultur hingga sistem dokumentasi–sesuatu yang secara tradisional tidak akan pernah dilakukan. Tetapi mereka mempunyai cara yang berbeda dalam mengelola kekayaan hutan.  Sistem kehutanan akademik memerlukan syarat-syarat itu semua.  Terlepas dari soal intervensi akademik itu maka pendampingan dengan jalinan relasi sosial yang tepat akan bisa menjadi katalisator membangun modal sosial masyarakat PS.   

Jika kita tarik lebih jauh lagi, tiga faktor (land tenure, modal sosial dan traditional wisdom) yang mempengaruhi keberhasilan PS pada dasarnya menyangkut soal citizenship, kewarganegaraan.  Pengakuan land tenure, dukungan atas modal sosial dan juga kearifan tradisional merupakan lahan subur tumbuhnya kewarganegaraan.  Hal itu tidak mengherankan karena PS pada tingkat tertentu mampu menyediakan ruang-ruang demokratis. R.L. RUTT dalam tulisannya: Reconceptualizing the social contributions of community forestry as citizenship, yang dimuat pada Jurnal International Forestry Review Vol.17(3), 2015, menguraikan tentang peranan community forestry sebagai sebuah citizenship.

Dalam analisis Rutt, kewarganegaraan pada dasarnya memerlukan beberapa derajat keanggotaan, kepemilikan dan pengakuan dalam forum politik dan/atau masyarakat sipil. Hubungan kewarganegaraan mungkin mencakup hak, pertukaran material (pajak, jasa), dan representasi politik (misalnya dalam proses demokrasi). Sedangkan kewarganegaraan sering dipikirkan dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat dengan negara/pemerintah, bentuk hubungan yang sama juga ada diantara individu dan berbagai lembaga non-negara (ini yang bisa kita analogikan dalam kelembagaan perhutanan sosial). Lembaga masyarakat sipil seperti komunitas kelembagaan kehutanan juga memberlakukan aturan pengikatan secara kolektif, mendukung penyampaian layanan publik, dan mempromosikan berbagai bentuk representasi politik.  

Pengelolaan perhutanan sosial yang baik memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya pada akhirnya bisa menjadi katalisator layanan kewarganegaraan. Memberi ruang hak pada puluhan juta warga untuk mempraktekkan apa yang disebut Rutt sebagai democratic citizenship.  Berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat lokal, memberi kemampuan individual dan kelompok untuk menentukan nasib, konstitusi organisasi dimana ia menjadi anggota.  Tentu saja, sebagaimana dikatakan Rutt, demokrasi bisa dalam berbagai bentuk dan di banyak negara termasuk Indonesia, ada beberapa tingkat partisipasi populer dalam memilih perwakilan dan terkadang, secara langsung berkontribusi pada perdebatan kebijakan pada proses-proses kelembagaan perhutanan sosial.

Penting dicatat bahwa kewarganegaraan demokratis menekankan, ‘kewarganegaraan muncul di mana ada otoritas yang diberdayakan dan akuntabel ke bawah.’  Dan itu semua, dari satu sisi pengelolaan hutan sebagai kawasan kelola rakyat, bisa dimulai dari pemberdayaan perhutanan sosial yang kuat dan bekerja dengan efektif–sebuah potensi kewarganegaraan demokratis yang melimpah.  

18 Desember 2020,

Dwi R. Muhtaman