Senin, 12 Desember 2023
Sosiologi politik yang terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) telah mempengaruhi transformasi pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Pengelolaan oleh Perum Perhutani ini pada awalnya diterapkan sebagai warisan Jawatan Kehutanan di bawah kekuasaan Hindia Belanda untuk pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972.
Dalam kumparan waktu hingga tahun 2023, banyak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap pola pengelolaan Perum Perhutani. Perubahan ini mempengaruhi akses masyarakat dalam mengelola sumber daya di kawasan hutan. Mengutip LATIN, akses masyarakat dalam pengelolaan hutan telah diakomodir di kawasan hutan Perum Perhutani sejak tahun 1972, sebelum Kongres Kehutanan Dunia (KKD) kedelapan di Jakarta dengan tema Forest for People pada tahun 1978. Setelah KKD tersebut, Perum Perhutani juga menggelar program PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) pada tahun 1984 (Peluso, 1992), program MA-LU (Mantri-Lurah) dan Perhutanan Sosial pada tahun 1986 yang dilanjutkan dengan skema Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) sejak tahun 2000 (Bratamihardja et al., 2005; Suryanto et al., 2013).
Transformasi kebijakan tata kelola hutan di Pulau Jawa ini sampai pada Program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang gagasannya dirintis sejak tahun 2021. Proses realisasi areal Perhutanan Sosial pada KHDPK seluas 922,769 Hektar akan dilakukan transformasi bagi yang telah memiliki persetujuan IPHPS dan Kulin KK menjadi skema Perhutanan Sosial dan proses fasilitasi bagi yang belum memiliki persetujuan. Program ini dirancang untuk optimalisasi pengelolaan kawasan hutan termasuk efektifitas dan efisiensi kelola Perhutani; pengurangan lahan kritis di kawasan hutan; peningkatan daya dukung dan daya tampung; pengurangan konflik kawasan hutan; dan peningkatan akses kelola masyarakat untuk ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat perhutanan sosial.
Sumber: Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa: Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa
(Link buku)
Naskah dan grafis: Annisa Aliviani
Editor: Thomas Oni Veriasa & Sastiviani Cantika