Satu Dekade Sejak Montpellier

#1

 

 Downloadable Document/Dokumen dapat diunduh >>>

Sejak pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1970-an Community Forestry, yang diartikan sebagai “segala situasi yang secara erat melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan kehutanan” (FAO, 1978), menjadi bagian dari wacana pengelolaan hutan. Gagasan ini telah menjadi tonggak yang menegaskan pentingnya fokus pengelolaan hutan dari sekedar urusan pohon kepada soal manusia.

Ada berbagai keterkaitan antara manusia/masyarakat, hutan dan hasil hutan. Dari komunitas penghuni hutan hingga masyarakat yang dekat hutan dan memanfaatkan untuk sebagian kebutuhan mata pencaharian mereka. Dan mereka yang berada di luar hutan yang mengelola hutan di lahan pertanian untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupannya. Termasuk mereka yang aktif dalam perdagangan hasil hutan, atau yang terlibat dalam produksi komersial skala kecil lokal dan artisanal.  Pada paruh kedua tahun 1970-an, perubahan dalam pemikiran tentang konsep pembangunan pedesaan serta meningkatnya kekhawatiran tentang proses deforestasi yang sedang berlangsung berkontribusi pada penilaian ulang kebijakan kehutanan tradisional dan pencarian sistem pengelolaan hutan baru, yang akan berkontribusi lebih baik pada pembangunan pedesaan.

Pada tahun 2010 sebuah konferensi penting diselenggarakan di Montpellier, Perancis. Konferensi ini bertajuk “Taking Stock of Smallholder and Community Forestry: Where do we go from here?” Peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi berkumpul mendiskusikan tren, sejarah dan arah masa depan untuk memahami dan mendukung kelestarian hutan dan mata pencaharian lokal dalam masyarakat yang bergantung pada hutan. 

Selama pertemuan Montpellier, muncul konsensus pandangan yang mencemaskan: dampak dan jangkauan inisiatif penelitian dan pengembangan  terhadap pengelolaan hutan oleh masyarakat sangat terbatas.  Meskipun selama beberapa dekade itu, telah banyak penelitian,  inisiatif reformasi kebijakan dan pengembangan, community forestry dalam praktiknya tetap didefinisikan dengan buruk.  Ini mengakibatkan kebingungan dan upaya yang rumit untuk memahami bagaimana masyarakat pedesaan mengorganisasikan diri untuk mengatur penggunaan dan akses ke sumber daya hutan dan dampak pengaturan ini terhadap mata pencaharian dan lingkungan mereka.

Meskipun gelombang devolusi dan reformasi telah memperluas hak masyarakat pedesaan atas sumber daya hutan, atau hak adat telah diakomodasi, perubahan kebijakan ini belum terjadi secara umum dan tidak selalu memiliki efek perbaikan yang diinginkan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau melestarikan hutan. Juga, bagi banyak orang pedesaan, hutan dan kehutanan bukanlah konsep yang terpisah, melainkan terkait dengan sistem mata pencaharian yang lebih luas di mana interface antara pertanian dan hutan kabur dan berubah, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya.

Merefleksikan masalah ini, konferensi sepuluh tahun lalu itu menyepakati perlunya memperluas konsep ‘hutan kemasyarakatan’ termasuk keanekaragaman jenis hutan yang lebih luas, rancangan kelembagaan dan kegiatan-kegiatan produktif. Tiga kebutuhan penting yang diidentifikasi dari diskusi diruang konferensi itu: (1) perlu mempertimbangkan kembali definisi ‘hutan kemasyarakatan’, (2) kebutuhan untuk mengevaluasi secara kritis hak-hakseputar sumber daya hutan dan (3) kebutuhan untuk memahami antarmuka (interface) lebih baik hutan-pertanian di mana keputusan petani kecil dibuat.

Kini, sepuluh tahun setelah Konferensi Monpellier, tiga aspek yang dibahas itu masih menjadi bagian penting tantangan community forestry. Setelah sekitar 50 tahun gagasan itu muncul. Apakah community forestry ini berhasil atau gagal?

Dalam catatan Cronkleton et.al. dalam Jurnal Small-scale Forestry (2013) 12:5–13 ada banyak perdebatan tentang apakah inisiatif mendukung sistem manajemen hutan komunitas telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan atau gagal.  Beberapa peneliti berpendapat prakarsa ‘hutan kemasyarakatan’ itu telah sukses. Sementara yang lain memandang itu sebagai kegagalan. Beberapa pemerintah nasional, donor dan LSM telah meninggalkan konsep ‘hutan kemasyarakatan’, tetapi yang lain terus mempromosikannya dengan berbagai cara, model dan metode baru, karena perdebatan difokuskan pada kondisi di mana pengelolaan hutan tingkat masyarakat yang berhasil dapat dikembangkan.

Indonesia dengan enam tipologi community forestry saat ini (Hutan Desa/HD, Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Adat/HA dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial/IPHPS) masih memerlukan enerji cukup besar mencapai tujuan.  Seperti disitir Dambala Gelo, Steven F. Koch dalam Ecological Economics 74 (2012) 85–94 program ‘hutan kemasyarakatan’ diharapkan menghasilkan sejumlah manfaat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat lokal antara lain penyedia pakan ternak, bahan bakar kayu, dan memberi jasa perlindungan lingkungan, seperti konservasi tanah dan air, dengan cara mengurangi erosi tanah dan pengendapan di hilir.  Dengan kata lain memberi jaminan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari secara berkelanjutan.

Setelah setengah abad perjalanan community forestry saatnya kita betul-betul mencurahkan perhatian pada apa yang sebenarnya terjadi, apa fakta-fakta hasil yang diperoleh hingga saat ini.  Dari kondisi nyata inilah kita bisa melangkah kembali dengan baik.  Menata jalan baru. 

Jack Baynes et.al. dalam artikelnya “Key factors which influence the success of community forestry in developing countries” yang dimuat pada Global Environmental Change 35 (2015) 226–238 mengidentifikasi lima faktor utama yang saling berhubungan dan sangat penting bagi keberhasilan ‘hutan kemasyarakatan.’ Pertama, ketimpangan karena status sosial-ekonomi dan gender. Mengatasi ketimpangan ini akan mengurangi konflik dalam kelompok pengelola hutan dan malah mampu meningkatkan kohesi. Akibatnya meningkatkan kemungkinan keberhasilan.

Kedua, kepastian hak milik (pohon dan lahan) sebagai bagian dari ‘bundle of rights’ di mana property rights security ini akan meningkat dengan durasi kepemilikan sehingga pemilik/pengelola dapat (1) mengakses lahan dan memanfaatkan sumber daya darinya, (2) mengelola dan memperbaiki lahan, (3) mencegah penyerobotan orang lain dan (4) menjual atau menyewakan hak milik itu. Jika hak-hak ini hilang, jaminan kepemilikan menurun dan akibatnya motivasi masyarakat untuk mengelola hutan kemasyarakatan berkurang.

Ketiga, tatakelola dalam Community Forestry Group(CFG) yang, bila demokratis dan/atau setara dalam hal kepemimpinan, pemungutan suara dan pembagian manfaat, memotivasi orang untuk terlibat dalam aktivitas CFG.  Keempat, dukungan pemerintah untuk CFG, baik sebagai dukungan positif (mis. undang-undang yang mendukung atau pengembangan kapasitas) yang meningkatkan kekompakan dan menjembatani modal sosial. Sebaliknya, pemerintah dengan campur tangan yang berlebihan, patronase, atau korupsi akan mengurangi kemauan orang untuk terlibat dalam kehutanan masyarakat.  Kelima, manfaat material bagi anggota komunitas, mis. kayu atau bukan kayu hasil hutan, pekerjaan atau pembayaran harga kayu yang baik.

Faktor-faktor keberhasilan ‘hutan kemasyarakatan’ itu menegaskan apa yang disampaikan (Maryudi et al. 2012: 2). Tiga set variabel paling sering dikaitkan dengan keberhasilan inisiatif kehutanan komunitas: hak milik yang terdefinisi dengan baik, lembaga yang efektif dan insentif dan daya tarik bagi masyarakat.

Jakarta telah mengeluarkan political will.  Tetapi itu tidak cukup.  Kita memerlukan eksekusi, tindakan. Menerjemahkan political will menjadi tindakan nyata. Sebuah tindakan kongkrit. 

8 November 2020,

Dwi R. Muhtaman