Perhutanan Sosial, Adakah Harapan?

#2

This image has an empty alt attribute; its file name is image-12.png

Kalau kita menuliskan kata community forestry dalam mesin pencari Google akan muncul lema (entry) sebanyak 133,000,000 dalam waktu 0.57 detik (diakses pada tanggal 8 November 2020 pada jam 07.40 WIB). Ini hampir sama jika kita mengetik social forestry yang memunculkan 137,000,000 lema. Bandingkan kalau kita ketik tropical forestry yang hanya muncul sebanyak 51,500,000 lema dalam 0.56 detik.  Meski lema community forestry tidak sebanyak natural forestry (143,000,000 dalam waktu 0.52 detik) namun ini menunjukkan perhatian publik pada community forestry sangat tinggi hampir setara dengan perhatiannya pada hutan alam.  Tetapi kalau kita mengetik lema Perhutanan Sosial maka hanya terdapat 1,970,000 dalam 0.39 detik.

Pada tahun 2004 Google hanya memunculkan community forestry sejumlah empat juta lema seperti yang dikutip Steve Harrison dan Jungho Suh dalam artikel berjudul: Progress and Prospects of Community Forestry in Developing and Developed Countries (Small-scale Forest Economics, Management and Policy, 3(3): 287-302, 2004).

Apa maknanya?

Mari kita sejenak membaca catatan sejarah.  Meskipun community forestry dipraktekkan di berbagai negara di seluruh dunia, bahkan dipraktekkan selama ribuan tahun, mendefinisikan yang dimaksudkan tidaklah mudah. Sejak model hutan kemasyarakatan modern dipraktekkan secara luas sekitar 50 tahun yang lalu beragam definisi dibuat. Keragaman ini karena kehutanan masyarakat juga memiliki banyak bentuk; tidak ada definisi atau kategorisasi unik.  Sejumlah karakteristik bisa digunakan untuk mendefinisikan masing-masing bentuk. Tetapi yang menjadi inti adalah adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan hutan, pengelolaan dan pemanafaatannya.  Bentuk wilayah hutan umumnya berskala relatif kecil, meski tidak selalu demikian.

Selama tahun 1980-an, menurut catatan Harrison dan Suh, berbagai program ‘perhutanan sosial’–istilah ini kadang dipakai sebagai nama generik untuk community forestry–yang dilaksanakan oleh pemerintah, seringkali hasilnya tidak memuaskan. Sebagian karena keterlibatan masyarakat lokal yang sangat rendah dalam desain dan pengelolaan program. Perhutanan sosial adalah program kehutanan yang mestinya lebih partisipatif atau ‘bottom-up.’ Diperlukan keterlibatan dan pemberdayakan komunitas lokal, karena mereka yang ‘memiliki’ hutan dan kebun.

Pendekatan pemerintah yang top-down tidak bisa diterima dengan baik di tingkat komunitas lokal. Konsep ‘hutan kemasyarakatan’ yang juga dianut secara luas di negara maju, terutama di perkotaan dan pinggiran kota, juga menerapkan pendekatan bottom -up. 

Sejumlah istilah ‘community forestry’ digunakan untuk menggambarkan kehutanan yang memiliki keterlibatan komunitas, termasuk perhutanan sosial (social forestry), hutan kemasyarakatan (community forestry), kehutanan komunal (communal forestry), kehutanan partisipatif (participatory forestry) dan pengelolaan hutan bersama (joint forest management).

Beberapa definisi ini ditemukan dalam The Dictionary of Forestry (Helms, 1998):

  1. Socialforestry adalah ‘aforestasi, reforestasi dan program kehutanan lainnya yang dengan sengaja dan langsung melibatkan masyarakat lokal, nilai-nilaimereka, dan lembaga mereka– sinonim dengan kehutananpartisipatif, kehutanan (pembangunan) pedesaan (rural development forestry).
  2. Hutankemasyarakatan adalah ‘hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh sebuah komunitas, yang anggotanya berbagi manfaat.’ 
  3. Hutan komunal adalah ‘hutan yang dimiliki dan umumnya dikelola oleh desa, kota, otoritas adat, atau pemerintah daerah, yang anggotanyaberbagi keuntungan dalam bentuk tunai atau sejenisnya.

Khususnya, konsep-konsep ini berbeda dari konsep yang menggambarkan jenis kehutanan, seperti wanatani (agroforestry), kehutanan pertanian (farm forestry), kehutanan swasta non industri (non-industrial private forestry), kehutanan keluarga (family forestry) dan kehutanan perkotaan (urban forestry).  Proyek-proyek community forestry menggarap berbagai bentuk kehutanan ini baik yang berkaitan dengan perkebunan maupun hutan alam.

Harrison dan Suh juga menyitir adanya lima definisi hutan kemasyarakatan yang menekankan partisipasi dan pembagian manfaat, dan menegaskan perlunya memandang komunitas kehutanan sebagai sebuah ‘proses meningkatkan keterlibatan dan penghargaan untuk masyarakat lokal, untuk mencari keseimbangan antara kepentingan luar danmasyarakat, dan meningkatkan tanggungjawab lokal untuk pengelolaan sumber daya hutan.’

Definisi yang diambil dari Sarre (1994) ini dalam pengamatan Harrison dan Suh jelas mempertimbangkan situasi negara berkembang. Dengan penggunaan ekspresi seperti ‘kegiatan kehutanan tingkat desa … di tanah komunal’, ‘jangka panjang jaminan kepemilikan atas hutan ‘, dan’ perjuangan rakyat melawan dominasi dan eksploitasi sumber daya komunitas oleh ‘orang luar.’  Padahal kita tahu community forestry juga berkembang dengan baik di negara-negara maju.  Inggris, Perancis, Negara-negara Skandinavia, Amerika Serikat mempunyai sejumlah community forestry yang berkembang.

Community forestry (hutan kemasyarakatan) memiliki sejarah yang sangat panjang.  Banyak masyarakat adat di pelosok negara-negara Asia telah mempraktikkan kehutanan komunal selama berabad-abad. Komunitas adat dari Cina, India, Indonesia, Nepal, Filipina dan Thailand mengelola hutan mereka jauh sebelum zaman kolonial. Tapi catatan jejak sejarahnya tidak mudah ditemukan dalam dokumentasi resmi pemerintah pada departemen kehutanan.  Mungkin ini lebih pada alasan politik daripada alasan historik.

Pada pertengahan 1970-an, minat penelitian di seluruh dunia muncul untuk melihat keterkaitan antara manusia dan pepohonan.  Maka dicarilah definisi yang tepat untuk community forestry seperti yang marak digunakan kemudian. Hampir setiap negara di dunia melakukannya. Bereksperimen dengan beberapa bentuk hutan kemasyarakatan.  Peluso et al. (1994) mencatat sinopsis dari sekitar 200 laporan penelitian kehutanan masyarakat pada 1970-an hingga 1990-an, dan bahkan the International Network for Forests and Communities (INFC, 2004) telah menyusun daftar sekitar 300 publikasi tentang  studi kehutanan masyarakat di berbagai negara selama dua dekade hingga tahun 2000-an.

Stephen M. Clare dan Gordon M. Hickey dalam artikelnya yang berjudul Modelling Research Topic Trends in Community Forestry yang diterbitkan online 2 November 2018 pada Jurnal Small-scale Forestry menganalisis sejumlah makalah penelitian tentang commnity forestry/CF di dunia yang diterbitkan antara 1990 dan 2017. Mereka menemukan bahwa studi CF yang paling banyak dilakukan adalah di Asia Selatan. Meskipun penelitian CF di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin juga telah berkembang. Menggunakan model topik struktural, mereka mengidentifikasi empat bidang penelitian utama dan 20 topik dalam teks abstrak yang dianalisis. Tren proporsi topik dari waktu ke waktu memberikan bukti pergeseran fokus penelitian dari analisis kebijakan yang luas ke hasil lokal dan meningkatnya minat dalam penyerapan karbon.

Bagaimana penelitian CF berubah seiring dengan matangnya kebijakan CF di seluruh dunia? CF, didefinisikan sebagai kebijakan, program, atau praktik yang berusaha meningkatkan peran masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan, telah menjadi “modalitas utama” tata kelola hutan global (Gilmour 2016). Pengurangan anggaran, tekanan dari peneliti dan organisasi internasional, dan kampanye ‘akar rumput’ dipimpin oleh masyarakat telah membantu memotivasi banyak pemerintah untuk menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal.

Kini lebih dari 732 juta hektar hutan di seluruh dunia berada dikelola di bawah rezim CF (FAO, 2015). Meskipun kebijakan dan program CF berpotensi untuk memungkinkan masyarakat lokal mengamankan hak tenurial mereka dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan, masalah terkait dengan pelimpahan wewenang manajemen yang adil dan jangka panjang kelangsungan pengelola secara ekonomi sering kali menjadi hambatan yang signifikan, demikian para peneliti memaparkan. Seperti penelitian yang telah dilakukan Charnley dan Poe (2007) berkaitan dengan peran penting kebijakan CF dan mewujudkan penerapannya.  Kesulitan mencapai target 12.7 juta hektar luasan wilayah kelola perhutanan sosial di Indoensia adalah teladan yang baik.  Kebijakan (termasuk keputusan penetapan angka ajaib 12.7 juta hektare) perhutanan sosial mengalami revolusi tetapi penerapan atas kebijakan itu menghadapi banyak kendala.  Dan itu bukan hal yang baru.  Kinerja CF yang kurang baik menyebabkan para peneliti mulai beralih dari “promosi dengan dibantu melalui kampanye rekognisi ke analisis kritis dari kebijakan (Arnold, 2001).

Kembali pada catatan penelitian Clare dan Hickey. Dua peneliti dari Department of Natural Resource Sciences, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, McGill University, Kanada ini menyelidiki bagaimana topik penelitian CF telah berubah sejak 1990. Mereka menerapkan analisis bibliometrik dan pemodelan topik statistik ke database yang terdiri dari abstrak 1.112 makalah penelitian terkait CF yang diterbitkan antara 1990 dan 2017 untuk mengeksplorasi tren dalam fokus geografis dan mengidentifikasi topik penelitian yang menonjol.

Topik yang paling umum dalam korpus berfokus pada pertanyaan kebijakan. Topik 1, “Kebijakan CF,” merupakan hampir 8% dari total diskusi. Topik ini sangat terkait dengan kata-kata termasuk “kebijakan”, “reformasi”, “mengatur”, “program”. Ini menunjukkan bahwa abstrak yang terkait dengan topik ini cenderung membahas tentang perubahan kebijakan dan program pemerintahan. Topik umum lainnya fokus pada pengaturan manajemen dan keterlibatan komunitas. Misalnya, Topik 3, “Manajemen Bersama,” dikaitkan dengan kata-kata seperti “institusi”, “pengaturan”, “negara”, dan “hak”, sedangkan Topik 13, “Manajemen Lokal”, berfokus pada kata-kata seperti “menggunakan”, “pemangku kepentingan”, “pengetahuan,” dan “rencana.”

Topik 9, “Pengguna Sumber Daya,” adalah topik paling umum kedua di korpus dan mencakup istilah seperti “rumah tangga”, “manfaat”, “pendapatan”, dan “miskin”. Topik yang terkait dengan domain penelitian yang lebih spesifik dalam literatur CF adalah kurang lazim. Topik 20, “CFE dan Sertifikasi,” hanya menyumbang sekitar 2,5% dari korpus dan asosiasi dengan istilah teknis seperti “sertifikasi”, “pencatatan”, dan “biaya”.

Topik 15 dan 14 sama teknisnya. Topik 15, “Perubahan Tutupan Lahan,” terkait dengan “change,” “tanah,” dan “deforest.” Topik 14, “Penyerapan Karbon”, berkaitan dengan penghitungan karbon dan termasuk istilah REDD, sebuah referensi untuk Persatuan Program “Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan” Bangsa (REDD +).  Label yang diperkenalkan di atas dimaksudkan untuk memperjelas arti topik. Mereka tidak dikeluarkan oleh model, melainkan interpretasi para peneliti berdasarkan kata-kata yang sering dikaitkan dengan model dan secara eksklusif berkaitan dengan topik masing-masing.  

Tidak dipungkiri perhatian publik terhadap perhutanan sosial makin meningkat dari tahun ke tahun.  Penelitian juga makin marak.  Ini artinya harapan besar tercurah pada perhutanan sosial sebagai alternatif cara pengelolaan sumberdaya hutan yang memberi kesejahteraan pada masyarakat yang tergantung padanya.  Juga memberi harapan pengelolaan hutan yang lebih lestari.

Menurut Laporan 40 tahun FAO tentang Kehutanan Berbasis Komunitas, Indonesia hanya punya 0,84 juta hektare perhutanan sosial (Gilmour 2016). Data resmi pemerintah per November 2017 tercatat kurang dari 1,1 juta hektare (Fisher et al. 2018). Ini terhitung peningkatan pesat dalam izin perhutanan sosial sejak 2014. Menurut FAO, luasan ini merupakan kurang dari 1% hutan yang diakui secara resmi berada di bawah pengelolaan perhutanan sosial–sebuah angka yang terhitung rendah, berada jauh di belakang negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, yang rata-rata 34%. Pada tahun 2020 tercatat 4.2 juta hektare, 33% dari target 12.7 juta.

Angka ambisius itu bagi Fisher et al. merupakan reformasi penting.  Namun juga seruan untuk berhati-hati.  Ia menimbulkan pertanyaan tentang policy intentions, dan masalah mekanisme implementasi praktis tentang kebijakan legal dan teknis. Perhutanan sosial mengandung tiga prinsip utama, yaitu memberikan hak kepada masyarakat lokal, mendukung kelangsungan mata pencaharian, dan memberi manfaat konservasi. Tantangan pentingnya adalah pada aras implementasi.  Penelitian yang dilakukan Fisher et al. di tiga lokasi di Sulawesi Selatan (Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? (International Forestry Review Vol.20(3), 2018) menunjukkan implementasi perhutanan sosial ini menderita masalah proses administrasi pertanahan yang cacat yang secara historis bermasalah,  ekonomi politik yang mengakar antara berbagai kepentingan para pelaku lokal, dan kurangnya keterlibatan kelembagaan di luar proses perizinan.

Masih adakah harapan?

13 November 2020,

Dwi R. Muhtaman