Capai 319.856 Ha, Perhutanan Sosial di Sumbar Tekan Deforestasi

Oleh YOLA SASTRA

Sumber : https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/11/capai-319856-ha-perhutanan-sosial-di-sumbar-tekan-deforestasi (diakses pada 14 November 2024)

PADANG, KOMPAS — Capaian perhutanan sosial di Sumatera Barat terus bertambah menjadi 319.856 hektar hingga Agustus 2024. Keberadaan program ini dinilai efektif dalam menahan laju deforestasi dan meningkatkan pendapatan petani hutan.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumatera Barat Bambang Suyono di Kota Padang, Senin (11/11/2024), mengatakan, perhutanan sosial tetap menjadi program unggulan lembaganya.

Dishut Sumbar mengelola sekitar 1,5 juta ha kawasan hutan di provinsi ini, yaitu berupa hutan lindung dan hutan produksi. Dari total luas hutan tersebut, 500.000 ha dialokasikan menjadi perhutanan sosial. Capaian perhutanan sosial Sumbar saat ini 319.856 ha.

”Untuk tahun ini, kami sudah lebih dari target. Target kami per tahun 50.000 hektar. Tahun ini sudah tercapai sekitar 52.000 hektar,” kata Bambang di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dan 10 organisasi kelompok perhutanan sosial di Sumbar.

Bambang melanjutkan, Dishut tidak berhenti pada capaian luasan saja, tetapi juga berupaya memaksimalkan pengelolaan setelah izin diterbitkan. Dishut berupaya agar fungsi-fungsi perhutanan sosial bisa tercapai, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial.

”Setiap tahun kami coba lakukan survei terkait pendapatan petani hutan. Hingga 2023, peningkatannya cukup signifikan. Dalam melakukan survei, kami bekerja sama dengan BPS,” ujarnya.

Menurut data Dishut Sumbar, pendapatan petani hutan di Sumbar pada 2023 sebesar Rp 2,31 juta per bulan. Jumlah itu bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2022 sebesar Rp 1,97 juta; 2021 sebanyak Rp 1,77 juta; dan 2020 sebanyak Rp 1,51 juta.

Selain berdampak positif dari segi ekonomi masyarakat, kata Bambang, program perhutanan sosial yang terdiri atas berbagai skema, yaitu hutan adat, hutan nagari, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan, juga berdampak positif bagi lingkungan.

”Ketika beberapa daerah di Sumbar dilanda sejumlah bencana (hidrometeorologi) beberapa waktu lalu, di kawasan yang ada perhutanan sosialnya kami belum dapat data untuk itu. Artinya, itu relatif terjaga arealnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur KKI Warsi Rainal Daus mengatakan, sejauh ini program perhutanan sosial berdampak signifikan terhadap upaya menahan laju deforestasi. Bahkan, pada 2023 terjadi peningkatan tutupan hutan di areal perhutanan sosial.

Data yang dirilis KKI Warsi pada 24 Januari 2024 menyebutkan, tutupan hutan Sumbar bertambah 3.884 hektar selama 2023 menjadi 1.741.848 hektar dibandingkan dengan 2022.

Sebagian penambahan tutupan hutan itu disumbang oleh kelompok perhutanan sosial yang didampingi KKI Warsi. Adapun saat ini jumlah kelompok perhutanan sosial yang didampingi lembaga ini 53 kelompok.

”Tambahan tutupan hutan di areal perhutanan sosial itu ada yang terjadi secara alami dan ada pula yang melalui penanaman tumbuhan produktif,” kata Rainal.

Dana hibah

Dalam kegiatan tersebut, KKI Warsi kembali menyalurkan dana hibah kepada 10 kelompok perhutanan sosial dampingannya di Sumbar. Pada tahap kedua ini, dana yang disalurkan Rp 985 juta, sedangkan pada tahap pertama Rp 754 juta.

”Dukungan hibah ini bertujuan untuk memastikan kelompok-kelompok perhutanan sosial semakin mandiri dan mampu mengelola hutan secara lestari,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.

Kelompok itu terdiri atas lembaga pengelola hutan nagari (LPHN), kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), kelompok perempuan (KP), dan kelompok tani hutan (KTH). Kelompok ini tersebar di berbagai kabupaten, seperti Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya, dengan total areal pengelolaan hutan 21.043 ha.

Menurut Adi, hibah tersebut digunakan untuk perlindungan dan pengamanan hutan serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal, seperti produksi minyak kemiri, minyak kayu putih, kopi, pupuk kompos, beras organik, dan madu galo-galo.

Pendapatan petani hutan di Sumbar pada 2023 mencapai Rp 2,31 juta per bulan. Jumlah itu bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2022 sebesar Rp 1,97 juta; 2021 sebanyak Rp 1,77 juta; dan 2020 sebanyak Rp 1,51 juta.

”Usaha tersebut tidak hanya meningkatkan perekonomian komunitas, tetapi juga memperkuat kapasitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan,” ujar Adi.

Ketua Kelompok Perempuan Selembar Daun dari Nagari Indudur, Kabupaten Solok, Marena Wati, salah satu penerima hibah, mengatakan, dukungan dana hibah ini membantu kelompoknya dalam mengembangkan produk minyak kemiri yang kini memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Hibah tahap kedua ini, kata Marena, akan memungkinkan kelompoknya meningkatkan produksi dan memperluas jangkauan pemasaran. ”Kami tidak hanya belajar mengelola usaha, tetapi juga memahami pentingnya menjaga hutan agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” katanya.