Temuan LATIN: Prospek Kemitraan Konservasi Di Indonesia Miliki Peluang Besar

Mendatangi Kebun Kopi di Desa Sukamakmur
July 17, 2019
Show all

JAKARTA. Prospek Kemitraan Konservasi di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar selain dapat menjadi solusi kongkrit atas dilema pengelolaan kawasan konservasi selama ini, Kemitraan Konservasi sekaligus juga menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Peneliti Program Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Arif Aliadi usai merampungkan kajian pada 6 Taman Nasional (TN) di Indonesia pada Senin (22/07).

Menurut Arif Aliadi, pengelolaan Kawasan Konservasi ke depan seharusnya mengutamakan keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar kawasan karena masyarakat lokal memiliki lahan atau daerah konservasi tersebut sehingga mereka lebih memahami kawasan sekitarnya.

“Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) nomor 6 tahun 2018 memberi ruang yang luas untuk keterlibatan masyarakat setempat,” kata Arif.

Setidaknya, lanjut dia, pihak TN sudah mempersiapkan langkah penerapan Kemitraan Konservasi.  Arif memberikan contoh 14 desa yang telah diidentifikasi di TN Sebangau di Kalimantan Tengah.  Di TN Meru Betiri, Jawa Timurnya juga sudah ada penerapan 3 model Kemitraan Konservasi bersama masyarakat, dari 10 desa yang berbatasan langsung dengan TN.

“Di TN Kelimutu, ada 4 perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani.  Dan, 64 izin Objek dengan Tujuan Wisata Alam (ODTWA) di TN Gunung Ciremai,” jelasnya.

Menurut Arif, peluang Kemitraan Konservasi juga penuh dengan tantangan.  Misalnya berkaitan dengan keinginan masyarakat agar wilayah adat dikeluarkan dari kawasan TN.

Selain itu, pemahaman menganai aturan ini juga perlu dilihat secara menyeluruh.  Karena dikhawatirkan akan membuka pikiran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka lahan garapan baru di dalam kawasan konservasi.

“Di wilayah yang kami kaji, masih banyak pembalak dan pemburu liar.  Kemitraan Konservasi bukan ditujukan untuk melegalkan perilaku terlarang itu,” tandas Arif.

Resiko lain, pengelolaan kawasan wisata alam dikuasai pemilik modal saja sehingga masyarakat hanya terlibat sebagai pekerja.  Hal ini penting menjadi pertimbangan lebih dalam bagi pemberi izin.

Kajian LATIN ini didukung oleh Program Build Indonesia to Take Care of Nature for Sustainability atau Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan BIJAK yang didanai United States for International Development (USAID).

LATIN juga mencatat temuan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Pelaksanaannya dilapangan perlu mendapat dukungan fasilitasi dan melihat kembali zonasi peruntukan kawasan di tiap Taman Nasional.

“Di beberapa TN, justru tidak memiliki zona pemanfaatan tradisional.  Sementara banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari TN,” ungkap Arif.

Selain itu, pengelola kawasan konservasi penting mensinergikan kegiatan yang telah ada dengan inisiatif Kemitraan Konservasi.  Sebagai contoh di TN Halimun Salak sudah ada kegiatan Kampung Konservasi.

“Di Kampung Konservasi, masyarakat melakukan rehabilitasi hutan, sekaligus melakukan kegiatan ekonomi produktif seperti beternak kambing, wisata alam dan pertanian berkelanjutan,” paparnya.

Pelaksanaan Kemitraan Konservasi di lapangan mensyaratkan adanya kapasitas lembaga pengelola, termasuk masyarakat sehingga tugas peningkatan kapasitas menjadi tugas bersama, termasuk Pemerintah Daerah.  Karena itu, penting pula mengkoordinasikan Kemitraan Konservasi dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh, Arif menyebut TN Kelimutu di Nusa Tenggara Timur sedang melakukan koordinasi pengelolaan wisata alam dengan Pemda setempat (Ende, red).  Ada pula TN Meru Betiri yang berencana menggaet Pemda Jember untuk kegiatan rehabilitasi lahan dan wisata alam.

“Temuan ini sudah kami koordinasikan dengan Dirjen KSDAE dan mendapat tanggaan postif,” ungkap Arif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno menyebut pengelolaan kawasan konservasi ke depan memang harus melibatkan masyarakat, menghormati HAM dan mengedepankan kegiatan yang bersifat kolaborasi.

“Cara pandang konservasi hanya untuk konservasi sudah saatnya ditinggalkan.  Kini, konservasi mestinya ditujukan pula untuk menghormati Hak Asasi Manusia,” katanya di Jakarta pada 9 Juli 2019 yang lalu.

“Dukungan publik untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera dalam kawasan konservasi dapat diwujudkan melalui sumbangan pemikiran yang disampaikan kepada kami,” pungkas Wiratno.(elnano)***

Source: http://www.jongflores.com/2019/07/temuan-latin-prospek-kemitraan.html