S E R T I F I K A S I H U T A N: Lukisan Indah di Dinding Retak?

Society’s Ability to Forget has Become Suspended, Replaced by Perfect Memory”
December 20, 2018
PRAKTEK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI LAMPUNG
December 27, 2018

By Hariadi Kartodiharjo

#121018, HUJANdiBGR.

Saya membuat catatan ini sambil dan setelah mendengar diskusi kawan-kawan WAG Sertifikasi yang sedang berkumpul. Jadi ini bukan unsich catatan diskusi tersebut, apalagi menyimpulkannya.

Setelah 22 tahun berproses untuk hutan di Indonesia, sertifikasi mempunyai peran penting. Awalnya dijadikan ajang gerakan sosial agar pihak ketiga (selain pemerintah dan pengusaha) dapat berperan ikut menilai kinerja usaha kehutanan. Kini, selain inisiatif pemerintah, telah berkembang dalam suatu “mekanisme pasar”. Negara tidak dapat lagi membatasinya, agendanya sebaiknya berstrategi memanfaatkan situasi itu. Ini menjadi tantangan utama, karena dari aneka inisiatif itu mestinya kebijakan nasional dapat menambah kapasitas bagaimana “Indonesia Incorporated” diwujudkan.

TANTANGAN

Lembaga sertifikasi dengan pelaku nonprofit, namun arenanya justru lebih ke private domain. Padahal forest sustainability juga tergantung public policy. Dan bahkan soal ini seringkali menjadi penentunya. Di sisi lain, pola sertifikasi terbukti mengikuti pola degradasi hutan: sertifikasi hutan alam ke hutan tanaman ke usaha hutan oleh masyarakat. Dengan kata lain, sebagai instrumen, sertifikasi lebih mempunyai fungsi hanya bagi private-private yang punya kapasitas. Atas kondisi itu sertifikasi bukan entitas yang ditujukan untuk menunjang perbaikan kebijakan publik, walaupun tergantung kepadanya. Pertanyaannya: apakah memang sertifikasi ditempatkan sesempit itu atau perlu re-posisi berjejaring lebih luas?

Fakta lain, yang tidak dibicarakan dalam diskusi ini, bahwa inisiatif anti-korupsi oleh swasta saat ini, yang diinisiasi oleh KPK, yaitu bidang-bidang: migas, infrastruktur, kehutanan, pangan, dan kesehatan, dan yang paling lambat perkembangannya yaitu sektor kehutanan. Indikasi yang diutarakan, bahwa standar-standar internasional membantu menentukan respon positif perusahaan, juga sebagai akibat diterapkannya good corporate governance/GCG. Maka, seperti yang dibahas dalam diskusi ini, mengapa FSC dan PEFC lebih diterima di pasar dunia daripada VLK misalnya, adalah suatu fakta yang terverifikasi.

Contoh korupsi swasta di Singapura berikut ini, yg di Indonesia tidak dianggap korupsi melainkan hubungan bisnis biasa, membuat sulitnya mewujudkan GCG di Indonesia: Perusahaan Federal Hardware Engineering Co Pte Ltd (Federal), perusahaan perkakas di Singapore telah dipasok pipa dan katup oleh perusahaan Toyo Engineering Coorporation (Toyo) di Malaysia. Investigasi The Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) awal 2001, Manajer proyek Toyo, Nakamura, minta komisi 20% sd 30% dari Federal, untuk maksud memperpanjang bisnis tersebut. Federal setuju dan mengirim US$ 17,500 ke Nakamura. Komisi dari Federal itu untuk mendapat nilai penjualan dari Toyo sebesar US$ 247,088 pada April—May 2001. Tahun 2004 diputuskan bahwa Federal melakukan korupsi dengan denda US$ 60,000.

Jika dalam diskusi tadi disebut bahwa mendapat sertifikat belum tentu lestari dan belum tentu untung, pertanyaannya: apakah sertifikasi dapat mewujudkan tujuannya tanpa prakondisi GCG ?

Catatan substansial dari proses sertifikasi selama ini yaitu: a. Masih ditemukan persoalan kapasitas seperti soal kualifikasi dan jumlah auditor. Hal ini menjadi penyebab tidak adanya huhungan antara memperoleh sertifikat dengan kelestarian hutan, b. Regulasi yang menentukan kelestarian hutan masih bermasalah, sehingga hanya dengan menyatakan “sesuai dengan peraturan”, legalitas ataupun kelestarian belum tentu terwujud, c. Hasil sertifikasi dan pembelajarannya belum digunakan sebagai informasi penting dalam perbaikan regulasi, d. Terdapat sejumlah masalah untuk mewujudkan legalitas ataupun kelestarian hutan di luar batas kemampuan inisiatif sertifikasi nasional atau internasional, misalnya soal-soal politik dan backing pelaksanaan illegal logging, penggunaan areal konsesi, pemerasan dalam perizinan, dlsb.

INTERPRETASI

Sertifikasi hutan ibarat lukisan eye catching dengan narasi indah yang menyejukkan nurani, yang digantung di dinding; atau setidak-tidaknya diharapkan seperti itu. Namun segera hilang seluruh fungsinya ketika dindingnya roboh. Apabila begitu, sertifikasi tidak harus membatasi sempitnya pandangan selebar kanvas lukisan. Ia harus bergerak dari urusan private menjadi urusan publik, tanpa harus menjadi bagian atau terafiliasi dengan lembaga publik itu. Salah satu pilar utama lembaga sertifikasi dan orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku sertifikasi adalah kredibilitasnya.

Caranya dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan informasi yang dimilikinya (bukan data perusahaan yg dianggap rahasia), sebagai input perbaikan kebijakan publik. Namun saat ini belum waktunya mengambil asumsi bahwa kebijakan yang buruk tidak diperbaiki akibat tidak adanya informasi. Secara umum yang terjadi, kebijakan buruk akibat konflik kepentingan. Dengan kebijakan buruk, segenap orang diuntungkan atau memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan kelompok. Atau, kebijakan yang baik atau buruk, tidak berhubungan dengan posisi suatu jabatan, artinya tidak berhubungan dengan kepentingannya; maka cukup diabaikan saja. Ini persoalan lain yang juga di luar inisiatif sertifikasi.

Sore ini saya mendapat pemahaman. Dari perspektif sertifikasi, bukan perspektif yang lain, bahwa tujuan kelestarian hutan dapat diwujudkan, mestinya tergantung dari para punggawa sertifikasi itu sendiri. Apakah tetap tergantung manis di dinding retak, atau juga bersedia ikut bersama-sama dengan yang lain, membuat dinding sandaran gantungannya dapat tegar berdiri