Desentralisasi Tata Kelola Hutan Di Indonesia Tantangan Menyiasati Politik Lokal

Belenggu IMF & World Bank Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia
November 15, 2018
Developing Partnership for Conservation at Meru Betiri National Park
November 15, 2018

Dalam konteks tata kelola sumberdaya alam, dikursus mengenai politik desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam mulai muncul sekitar awal tahun 1990-an. Meskipun desentralisasi membawa berbagai dampak yang tak terprediksi sebelumnya, tercatat lebih dari 60 negara berkembang telah selesai melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dari pemerintah, juga meningkatkan partisipasi dan kesetaraan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Beberapa lembaga internasional memposisikan kebijakan desentralisasi sebagai obat mujarab dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara-negara berkembang. Kebijakan ini meliputi redistribusi kewenangan dan sumberdaya ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan berbagai aktor.

Di satu sisi desentralisasi merupakan peluang yang dapat memupuk vitalitas demokrasi, namun disisi lain dapat menjadi ancamanĀ  yang dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi sendiri. Atau kebijakan desentralisasi menjadi sumber ancaman terjadinya distribusi manfaat pengelolaan sumberdaya secara tidak adil kepada masyarakat lokal, karena dimonopoli oleh kelompok elit dominan di daerah. Oleh karena itu, dalam mengamati dan mengamati perkembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia, khususnya terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan, semua pihak yang berkepentingan, penting mendorong untuk meningkatkan akuntabilitas dan reponsitivitas terhadap urusan lokal dengan cara meningkatkan kapasitas sumberdaya di daerah, baik organisasi sipil maupun aparatus pemerintahan.