Oleh: Arif Aliadi

Alih-alih membuat senang, hadiah itu justru menimbulkan pro-kontra khususnya bagi warga kabupaten Kuningan.  Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TN Gunung Ciremai menjadi bingung dengan perubahan ini.  Ada yang langsung menolak, ada yang menerima, dan banyak juga yang bertanya-tanya.  Bahkan karena tidak ada informasi yang jelas, ada yang beranggapan bahwa taman nasional itu seperti kebun raya atau bahkan taman safari dimana nanti pemerintah akan mengirim satwa liar seperti gajah, harimau, dsb. ke kawasan Gunung Ciremai, supaya masyarakat dapat menonton dan menikmati.

Pro-Kontra TNGC

Pemkab Kuningan sendiri, menurut Slamet S. Wastra, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kuningan, sudah sejak lama menaruh perhatian terhadap pelestarian kawasan Ciremai. ”Ciremai harus benar-benar mendapat perhatian dalam penanganannya, karena Ciremai adalah satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki Kuningan,” jelasnya.

Dalam konteks upaya memperbaiki penanganan kawasan Ciremai inilah Pemkab, melalui Surat Bupati Kuningan No 522/1480/Dishutbun tanggal 26 Juli 2004, mengusulkan kepada Menteri Kehutanan agar dilakukan kajian oleh tim terpadu terhadap kawasan Gunung Ciremai sebagai kawasan pelestarian alam. Oleh karena itu  Pemkab Kuningan tentu saja menyambut positif penetapan TNGC tersebut.

Masyarakat di beberapa desa di lereng Ciremai yang menolak penetapan TNGC juga memiliki pertimbangan tersendiri. Dari berbagai pertimbangan, tampaknya yang paling mengkhawatirkan masyarakat adalah kelanjutan peranserta mereka dalam pengelolaan hutan sebagaimana sudah dimulai melalui kerjasama PHBM dengan Perhutani. “Kalau Perhutani saja dapat dikeluarkan dari Gunung Ciremai, apa lagi kami masyarakat desa," demikian kurang lebih kekhawatiran masyarakat sebagaimana diungkapkan M. Jufri Rasyid, Ketua Forum PHBM Desa Setianegara. Karena itu hingga saat ini penolakan masyarakat terhadap TNGC masih cukup kuat.

Sementara itu, perbedaan tajam juga terjadi di tubuh LPI PHBM, suatu lembaga kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan hutan di Kuningan.  Perbedaan di LPI PHBM lebih menyangkut masalah proses penetapan TNGC dari pada substansi apakah Gunung Ciremai sesuai atau tidak ditetapkan sebagai TN. Hal itu dapat di pahami karena proses perubahan fungsi Gunung Ciremai menjadi TN memang tidak melibatkan LPI-PHBM secara intensif. Sebagaimana dikemukakan oleh  Ketua LPI, Sanusi Wijaya, bahwa dalam proses perubahan fungsi kawasan Gunung Ciremai menjadi TN, “tidak seluruh anggota LPI dilibatkan”. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh Dishutbun dan sempat dibantu UNIKU untuk kajian awal. Kalaupun dilibatkan, lanjut Sanusi Wijaya, hanya terbatas, yakni pada seminar sehari yang salah satu keputusannya adalah bahwa bentuk pengelolaan Gunung Ciremai akan dibahas dalam beberapa pertemuan selanjutnya. “Tetapi pembahasan selanjutnya tersebut tidak dilaksanakan, kemudian proses terus berjalan sampai kemudian terbit Keputusan Menhut  (tentang TNGC) tersebut,” jelas Sanusi.

Membangun Kolaborasi

Namun, masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap TN Gunung Ciremai, tidak mau berlarut-larut dengan berbagai pro-kontra tsb.  Berbagai upaya dilakukan untuk menjawab kekuatiran yang muncul.

Selama hampir satu tahun, para pihak mencoba membangun dialog untuk mencari solusi.  Dialog tidak hanya dilakukan di Kuningan saja, melainkan juga di tingkat Propinsi Jawa Barat bahkan dengan Departemen Kehutanan di Jakarta.  Para pihak yang terlibat dalam dialog adalah wakil-wakil masyarakat, pemerintah Kabupaten Kuningan, LSM, LPI PHBM, Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat II, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, Perum Perhutani baik di KPH Kuningan maupun Unit III Jawa Barat, serta Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Konservasi Kawasan dan Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan. 

Berbagai dialog yang dilakukan telah berhasil memunculkan pemahaman kepada semua pihak, bahwa penunjukan TN Gunung Ciremai yang dilakukan mendadak dan sepihak telah menimbulkan permasalahan.  Namun, para pihak juga sepakat bahwa langkah maju harus diambil.  Taman Nasional Gunung Ciremai tidak ditolak, tapi peluang untuk partisipasi masyarakat dan para pihak harus dibuka sejak tahap menyusun perencanaan, pelaksaan, membangun kelembagaan dan monitoring kegiatan.

Oleh karena itulah, sejak bulan Januari 2005, telah dilakukan suatu langkah kongkrit untuk mewujudkan proses perencanaan pengelolaan TN Gunung Ciremai yang partisipatif.  Suatu studi untuk merancang model pemanfaatan ruang dan lahan di TN Gunung Ciremai telah dilakukan atas inisiatif para pihak yang peduli dengan TN Gunung Ciremai, seperti LPI-PHBM, KANOPI, AKAR, LATIN dan INFRONT.  Laporan studi telah disusun dan selanjutnya dapat menjadi bahan bagi para Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menyusun rencana pengelolaan, yang antara lain mencakup rancangan zonasi, bentuk kelembagaan, serta tahapan menyeluruh untuk menyusun rencana pengelolaan TN Gunung Ciremai.

Pelajaran Menarik

Pada saat ini, mungkin kolaborasi yang sedang dibangun oleh para pihak untuk mengelola TN Gunung Ciremai secara partisipatif, berada pada situasi yang tenang.  Namun, ketenangan ini bukanlah diraih dengan mudah.  Berbagai konflik selalu menyertai upaya membangun kolaborasi.  Konsistensi dan kemauan untuk saling mendengar dan berdialog adalah salah satu faktor kunci untuk mengatasi konflik yang terjadi.  Selain itu, dialog yang disertai dengan tindakan kongkrit akan lebih bermanfaat bagi kemajuan proses kolaborasi, dibanding dialog yang hanya dilanjutkan dengan dialog berikutnya.