By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini43
mod_vvisit_counterTotal pengunjung407935

whosonline

Ada 3 tamu online
Merehabilitasi Hutan Sambil Menjual Karbon
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 11:44

Alief Aliadi menunjukkan pohon trembesi yang tumbuh di kawasan lahan rehabilitasi hutan seluas 7 hektar yang digarap warga merupakan pohon yang mampu menghasilkan karbon dalam jumlah besarJember – Hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jember, Jawa Timur, akan dijadikan kawasan percontohan perdagangan karbon dari aktivitas penanaman pohon di lokasi lahan rehabilitasi hutan. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan menggandeng masyarakat desa di sekitar hutan, melalui kegiatan rehabilitasi hutan kritis yang ada di Taman Nasional Meru Betiri.

Selama ini pihak Taman Nasional Meru Betiri telah menggandeng masyarakat, untuk ikut merehabilitasi lahan kritis di hutan kawasan Taman Nasional seluas lebih dari 4.000 hektar. Masyarakat diberikan hak mengelola lahan kritis di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dengan kewajiban menanam tanaman pokok atau pohon tegakan pada lahan yang dikerjakan.

Selama ini masyarakat terutama pengelola hak atas hutan desa, merupakan kelompok yang paling beresiko besar apabila hutan disekitarnya menjadi rusak. Melalui keterlibatan masyarakat, lahan kritis di Taman Nasional mulai hijau dan rimbun kembali. Peran serta masyarakat dalam menghijaukan kembali lahan hutan yang kritis ini, dapat diberikan apresiasi melalui program perdagangan karbon.

Diungkapkan oleh Arif Aliadi dari Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia, kegiatan masyarakat untuk mencegah deforestasi dan kerusakan hutan perlu mendapatkan apresiasi dalam bentuk uang, dari hasil upaya menanam pohon yang memenuhi syarat untuk penyerapan karbon.

“Masyarakat di sekitar hutan harus difasilitasi agar ikut mempertahankan hutan. Kalau mereka mempertahankan hutan, maka mereka akan memperoleh benefitnya, selain hasil hutan juga uang dari penjualan karbon,” papar Alief Aliadi.

Alief Aliadi yang juga fasilitator dari Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menambahkan, program perdagangan karbon ini sebelumnya belum pernah dilakukan Indonesia pasca Kyoto Protokol (2008-2012). Hingga saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat, untuk mengetahui mengenai bagaimana dan apa saja keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan karbon.

“Sampai sekarang di Indonesia belum ada, justru dari program ini kami berharap menjadi yang pertama untuk menarik pembeli,” ujar Alief yang mengaku sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang peduli lingkungan, untuk bergabung dengan program ini.

Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia beserta LATIN didalamnya, sedang memfasilitasi masyarakat yang bersedia terlibat dalam program rehabilitasi hutan untuk mendapatkan sertifikat perdagangan karbon. Sertifikat itu diperoleh setelah melalui beberapa tahap penilaian dan pengukuran, terhadap lokasi yang dijadikan pelaksanaan program carbon trading.

“Kalau mereka mau mempertahankan hutan maka akan ada benefitnya, ini petingnya kenapa kita dorong untuk mendapat sertifikasi. Karena dengan itu mereka punya komitmen mempertahankan, dan akan ada insentif atau nilai tambah dari karbon itu,” kata Alief. Hutan di Taman Nasional Meru Betiri

Untuk mendapatkan sertifikasi perdagangan karbon dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya, pertama-tama harus diketahui atau dihitung terlebih dahulu laju deforestasi. Setelah diketahui laju deforestasi hutan dalam sekian tahun kedepan, masyarakat diminta kesanggupannya untuk menahan laju deforestasi sesuai kemampuan masyarakat.

Angka yang diperoleh dari kesanggupan masyarakat itu nantinya akan dijadikan acuan, untuk menghitung besar karbon yang dihasilkan hutan serta emisinya, yang yang sanggup direhabilitasi masyarakat.

“Misal dalam 10 tahun terdapat 400 hektar hutan yang mengalami deforestasi, kalau masyarakat tidak ingin hutannya rusak maka berapa luas hutan yang sanggup ditahan deforestasinya oleh masyarakat. Misalkan 50 persennya bisa ditahan, berarti masyarakat menjanjikan mempertahankan 200 hektar. Maka inilah komitmen masyarakat yang nantinya akan diajukan sertifikatnya yang kemudian dapat dijual, berisi komitmen masyarakat menurunkan emisi,” terang Alief.

Program perdagangan karbon ini sebelumnya merupakan program REDD (Reducing Emission from Deforestattion and Degradation), yang mendorong negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan. Indonesia sendiri sejauh ini berupaya untuk menurunkan 26 persen gas emisinya.

Setiap tahunnya Bank Dunia menyiapkan dana 2-20 milyar dollar Amerika Serikat, untuk penanganan deforestasi bagi negara berkembang. Dana itu yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh Indonesia, yang memiliki hutan seluas lebih dari 88 juta hektar dan berpotensi besar dalam menyerap karbon.

Alief Aliadi mengatakan, pada dasarnya semua tanaman yang berkayu dapat menyimpan karbon, karena karbon disimpan di dalam pohon. Kandungan karbon dapat diketahui dengan mengetahui berat jenis pohon. Semakin tinggi berat jenis pohon akan semakin tinggi kandungan kayu, maka nilai karbonnya juga semakin tinggi.

“Secara fisik karbon merupakan arang, dimana dalam konteks penjualan karbon bukan berarti kita tebang pohon dan dijadikan arang lalu kita jual. Tapi yang kita jual adalah bagaimana pohon itu tidak menjadi arang, tidak ditebang, tidak dibakar.Yang akan kita jual adalah usaha kita untuk mempertahankan pohon itu agar tidak menjadi arang,” tuturnya.

Alief menyebutkan beberapa contoh jenis pohon yang mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, antara lain trembesi, joho lawe, kedawung, dan bintungan, yang memiliki kemampuan tumbuh dengan cepat dan memiliki cabang yang banyak.

“Ketika melakukan rehabilitasi hutan, tentu semakin banyak pohon yang ditanam. Semakin banyak pohon yang tumbuh besar dan rimbun, maka kemampuan menyimpan karbon juga semakin banyak,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Direktur Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL), Nurhadi, melalui mekanisme karbon ini masyarakat dapat terbantu untuk membangun sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Salah satu skema dari karbon ini adalah kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari, disamping perlu juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Carbon trading ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah menanam pohon di hutan yang gundul,” kata Nurhadi yang juga merupakan warga Jember. Pintu masuk TN Meru Betiri dari Pos Andongrejo, Jember

Taman Nasional Meru Betiri seluas 58.000 hektar ini telah menyiapkan 40 Plot Sampel Permanen (PSP), dengan masing-masing berukuran 40 meter x 100 meter. PSP itu nantinya akan ditanami jenis pohon yang dapat dimanfaatkan buahnya, tanpa perlu menebang pohonnya.

Sejauh ini masyarakat di Desa Curahnongko dan Desa Andongrejo kata Nurhadi, sangat antusias terhadap rencana pelaksanaan program carbon trading. Dengan melindungi hutan yang menjadi penghidupan mereka sehari-hari, maka kebutuhan hidup masyarakat dapat lebih terjamin.

“Dana yang nanti kita peroleh akan kita kembalikan lagi untuk merehabilitasi kawasan hutan, tentu nanti akan ada skemanya. Misal kalau 100 persen dari biaya yang didapatkan, maka 60 persen untuk rehabilitasi, 40 persen untuk kegiatan usaha produktif dan penguatan kelembagaan,” sambung Nurhadi.

Namun demikian Nurhadi mengakui tidak mudah mengajak seluruh masyarakat merehabilitasi hutan untuk dapat dijual karbonnya kepada negara maju maupun perusahaan. Tantangan terletak pada pemahaman masyarakat yang lebih suka menanam tanaman pertanian, yang mendatangkan keuntungan jangka pendek. Dengan begitu cukup sulit memenuhi target pohon yang harus ditanam, untuk dapat menghasilkan uang dari penjualan karbon.

“Kita sedang cari tanaman yang punya nilai ekonomi lebih tinggi dari tanaman pertanian. Tanaman obat sudah dicoba tapi belum semua masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari itu,” tandasnya.

Carbon Trading merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju, untuk membayar kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satunya asap karbondioksida (CO2) yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika Serikat, serta kebakaran hutan di negara berkembang, sehingga berakibat naiknya suhu bumi yang disebabkan meluasnya lubang ozon.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan ozon, adalah dengan mempertahankan produksi karbon dari hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasific, Amerika Selatan, maupunn Papua New Guinea. Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju itu atas kerusakan lingkungan yang telah dibuat, kepada negara yang mampu asap CO2 menjadi O2 yang ada di atmosfir.

“Dengan project karbon ini, kita selalu mengkaitkan dengan rehabilitasi hutan, karena itu kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat,” ujar Alief Aliadi dari Konsorsium Pengelola Jasa Lingkungan Indonesia.

Penulis : Riski Srilambang

 

Kirim Komentar


Kode keamanan
Refresh