By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini44
mod_vvisit_counterTotal pengunjung407936

whosonline

Ada 40 tamu online
Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR
Ditulis oleh Abdullah   
Senin, 01 Juli 2013 12:46

Peserta Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR di Pendopo LATIN 31 Mei - 2 Juni 2013Sebagai saah satu upaya pemberantasan illegal logging pemerintah memberlakukan Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak.

Merespon dinamika di lapangan, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.68/Menhut-II/2011 disempurnakan lagi dengan terbitnya Permenhut nomor: P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak

Saat ini, jumlah kabupaten di Jawa yang memiliki hutan rakyat yang telah bersertifikat PHPL (voluntary) sebanyak 11 Unit Manajemen dan bersertifikat SVLK sebanyak 15 Unit Manajemen Hutan Rakyat. Dibutuhkan konsistensi dan kerja keras Kementerian Kehutanan dan stakeholders terkait bagi pencapaian target 2013.

Minimnya pemahaman aparat dan masyarakat di daerah menjadi kendala tambahan bagi pencapaian target penerapan SVLK di tahun 2013. Tantangan implementasi ini juga memerlukan kesiapan para pihak, khususnya pengelola hutan rakyat dan industri kecil menengah. Selain itu, terjadi ketimpangan yang cukup tajam antara jumlah industri yang sudah mendapatkan S-LK dengan unit manajemen hutan rakyat yang bersertifikat bisa mengancam keberlanjutan pasokan bahan baku antara hulu dan hilir.

Selain Pemerintah Daerah dan Industri Kehutanan, percepatan implementasi SVLK juga membutuhkan situasi kesiapan pada tingkat pengelola Unit Manajemen khususnya hutan hak  di Jawa. Diharapkan dengan skema grup sertifikasi akan mampu memunculkan percepatan penerapan SVLK sehingga target implementasi pada tahun 2013 dapat tercapai dengan baik.

Untuk itu diperlukan kegiatan penyiapan SVLK pada UMHR (unit manajemen hutan rakyat)  yang difasilitasi oleh pendamping lapangan yang terlatih. Para pendamping lapangan terlatih perlu melakukan konsolidasi serta menyamakan persepsi dan langkah bersama dalam implementasi pelaksanaan program penyiapan SVLK pada UMHR. Melalui Kegiatan Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR yang diadakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2013 di Pendopo Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), percepatan konsolidasi dan percepatan implementasi program pendampingan bisa terwujud.

Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan kesiapana manajemen tim kerja serta konsolidasi pendamping lapangan yang telah mendapatkan pelatihan SVLK  serta menyusun strategi untuk menyempurnakan dan membahas strategi implementasi program. Output Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR adalah  (a)  kesepakatan tentang kriteria lokasi yang dikatakan siap memasuki skema SVLK, dan target yang harus dicapai dalam waktu 4 bulan, (b) kesepakatan tentang aturan main untuk mengelola proyek, antara lain pembagian peran dan tanggung jawab, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan, serta monitoring dan evaluasi dan (c) adanya rencana dan strategi implementasi program serta langkah-langkah yang harus ditempuh di setiap lokasi

Kegiatan workshop yang dilaksanakan selama 3 hari ini diisi dengan ceramah dari narasumber, diskusi serta penyusunan startegi pelaksanaan pendampingan. Dalam workshop tersusun hal terkait kriteria lokasi, alur kerja, kesepakatan aturan main jadwal kerja serta strategi pendampingan untuk penyiapan SVLK pada UMHR.

Sebanyak 12 orang tenaga pendamping lapangan hadir dalam kegiatan ini. Pendamping dari provinsi Jawa Barat  yaitu Garut sebanyak 2 orang; Tasikmalaya 2 orang; Ciamis 1 orang; Kuningan 1 orang; Sukabumi 3 orang; Bogor 3 orang menjadi peserta dalam acara ini  Adapun pendamping dari provinsi Banten berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak  sebanyak 2 orang juga ikut hadir. Disamping pendamping lapangan , workshop dihadiri pula oleh empat orang  dari tim manajemen proyek dari LATIN serta narasumber dari MFP dan Kelompok Tani Hutan.

Direktur LATIN, Rudy Novira menyebutkan bahwa kegiatan workshop ini merupakan komitmen para pihak khususnya dari kalanan non pemerintah untuk melakukan percepatan legalisiasi terhadap hutan rakyat. Para peserta yang seluruhnya merupakan tenaga pendamping yang sudah memiliki sertifikat pendampingan SVLK untuk Hutan Hak.

Pada Workshop ini terhimpun berbagai perkembangan dari pendamping lapangan SVLK berkaitan dengan kriteria lokasi, potensi pembentukan kelompok, pihak lain yang bisa dilibatkan dan kendala-kendala yang dihadapi. Para pendamping yang hadir dalam workshop akan tersebar di 17 lokasi Hutan Rakyat di 8 Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Barat dan Banten.

Hadir pada acara ini dari pihak MFP, Arif Aliadi yang menjadi narasumber dalam strategi implementasi pendampingan SVLK di UMHR. Arif memberikan beberapa hal terkait kebijakan SVLK dan implementasi lapangan yang bisa ditempuh LATIN dan tim pendamping agar target penyiapan dokumen untuk SVLK pada UMHR ini berjalan lancar dan sukses.

 

Kirim Komentar


Kode keamanan
Refresh