By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini19
mod_vvisit_counterTotal pengunjung410256

whosonline

Ada 34 tamu online
Memanen “Emas” dari Hutan Rakyat Bersertifikat
Ditulis oleh Abdullah   
Selasa, 23 April 2013 13:56


Inventarisasi di Hutan Rakyat Sengon di Purbalingga Jawa Tengah (dok. Siddik April 2013)Pohon-pohon Albasia (Paraseriantes falcataria) berdiri tegak menjulang. Albasia di tempat lain ada yang menyebutnya Jeunjing, Sengon Merah. Kulit batangnya yang cerah keputihan menghias hampir di seluruh Desa Candi Wulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pohon-pohon Albazia itu bukan sekedar tegak berdiri tanpa makna. Kini kayu Albazia hasil panen dari kebun sebagian warga Candi Wulan menyebutnya “emas”.

“Dulu Albasia gak laku, Pak. Paling juga buat kayu bakar. Sekarang Albasia seperti emas buat orang sini.”

Demikian ungkapan Pak Priyanto, salah satu warga Candi Wulan yang juga aktif sebagai pengurus di Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Cipta Wana Utama.

Selain deretan Hutan Sengon di lahan hutan rakyat yang rapat dan menjulang tinggi, tumpukan kayu Albasia yang sudah diptong sepanjang 1.3 m banyak menumpuk di pinggir jalan kecamatan Candi Wulan. Juga terlihat hilir mudik, angkutan berupa mobil bak terbuka yang mengangkut kayu bulat jenis albazia ini.

Semua itu membuktikan bahwa sirkulasi dan kebutuhan kayu dari hutan rakyat khususnya jenis Albasia semakin terserap di pasaran. Fakta ini sungguh membuat warga khususya petani hutan dan pengelola hutan rakyat semakin bersemangat menanam dan merawat pohon. Bagi mereka, “emas” tak harus diperoleh dengan menabung. Dengan menanam dan merawat pohon di lahan mereka, tabungan berupa “emas” dalam bentuk gelondongan atau papan, juga akan mereka nikmati hasilnya.

Hutan Rakyat khususnya di pulau Jawa saat ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak untuk dikembangkan. Di Pulau Jawa dengan kondisi kepemilikan tanah yang relatif lebih jelas dibandingkan di luar Jawa menjadikan hutan yang tumbuh di tanah hak bisa menjamin berbagi program pelestarian hutan. Meskipun beberapa tahun terakhir ini Hutan Ulayat dan Tanah adat mulai mendapat pengakuan, namun konflik lahan di luar Jawa masih terus terjadi. Lahan-lahan yang rawan konflik sulit menjadi areal pengembanga hutan rakyat.

Struktur Organisasi salah satu Unit Manajemen Hutan Rakyat yang memiliki Sertifikat VLK di Jawa Tengah (dok. Siddik)Para pakar Kehutanan di Indonesia menganalisis bahwa keberhasilan berbagai program kehutanan di Jawa didukung oleh hak kepemilikan yang lebih mantap. Hak kepemilikan ini menjadi jaminan bagi keberhasilan pengelolaan hutan di luar kawasan. Hutan-hutan yang tumbuh di lahan yang memiliki hak kepemilikan yang jelas di luar kawasan hutan Negara sering disebut sebagai hutan rakyat atau hutan hak. Kondisi hutan rakyat dengan status lahan yang jelas dan kokoh inilah yang menjadikan berbagai program pengelolaan hutan lestari bisa berjalan sukses.

Berbagai program kehutanan Nasional yang menuai hasil menggembirakan umumnya berawal dari Pulau Jawa. Gerakan Nasional Rahabilitasi  Hutan dan Lahan (GNRHL), Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Kebun Bibit Rakyat (KBR), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan program lain menuai hasil yang relatif sukses di Pulau Jawa. Program kehutanan dijalankan pada lahan-lahan dengan status kepemilikan yang jelas terbukti mampu bertahan dan mencapai hasil yang diharapkam. Sebaliknya, kegagalan berbagai program  rehabilitasi hutan di luar Jawa salah satunya disebabkan oleh konflik lahan dan ketidakjelasan status lahan areal yang ditanami pohon.

Saat ini, beberapa kelembagaan tingkat masyarakat  yang bergerak dalam pengelolaan hutan rakyat sudah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu. Program Sertifikasi Legalitas Kayu kini dicanangkan sebagai program Mandatory (wajib) oleh Pemerintah secara luas. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 38 tahun 2009 (P.38 Tahun 2009) yang kemudian mengalami perubahan menjadi P.68 2011 dan direvisi lagi menjadi P.45 2012,  standar verifikasi legalitas kayu untuk hutan hak diatur dan diimplementasikan. Sebanyak lebih dari 30 lembaga pengelola hutan rakyat  tingkat komunitas sudah memperoleh sertifikat legalitas kayu dari lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK). Selanjutnya, sertifikat tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat mengelola hutan yang dimiliki mereka dan kelompoknya secara lebih tertata dan berkelanjutan.

Budaya masyarakat dalam mengelola hutan rakyat saat ini masih belum mencerminkan standar pengelolaan hutan produksi lestari. Masyarakat menanam, memelihara, memanen hasil dan menjualnya tanpa perencanaan dan pengembangan. Model tebang butuh yang selama ini berlaku, dari sisi ekologi mungkin berdampak positif, namun dari sisi pencapaian nilai ekonomi dan pengembangan industri kayu justru tidak mendukung. Fakta lain, masyarakat yang memilih model ijon dalam menjual pohon, sangat merugikan pengelola lahan hutan.

Dengan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada hutan hak (hutan rakyat), pemerintah mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat yan komitmen pada pelestarian hutan. Kelembagaan tersebut juga merupakan modal berharga bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitas kapasitas SDM dan hasil SDA yanga ada di desa. Melalui kelembagaan yang kuat, petani atau pengelola hutan bisa mengakses bantuan program pemerintah dan  non pemerintah yang semakin banyak dan luas cakupannya saat ini.

Melalui kelembagaan yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan PHPL, masyarakat diharapkan bisa merubah perilaku dalam mengelola hutan. Masyarakat pengelola hutan rakyat  melalui kelembagaan yang terbentuk bisa mendorong dan memotivasi mereka mengelola hutan dengan lebih baik.

Pelatihan Calon Pendamping SVLK di Hutan Rakyat yang diadakan di Purwokerto 8-13 April 2013 (dok. Siddik)Agar masyarakat mampu mengorgnisir diri dalam mengelola hutannya secara lestari dan mampu memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu, dibutuhkan pendamping yang bertugas membantu kelompok masyarakat menyiapkan diri dalam skema legalitas kayu pada hutan Hak. Saat ini, melalui kerjasama Kementerian Kehutanan melalui Badan Diklat Kehutanan dan Multistakeholder Forestry Program (MfP), telah menyiapkan 120 tenaga pendamping untuk memyiapkan kelompok masyarakat dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Para pendamping yang sudah dilatih selama 7 hari ini berasal dari perorangan, aktifis pemberdayaan masyarakat, LSM dan juga PNS. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang pada angkatan ke-4 ini, pelatihan calon pendamping SVLK bertempat di Purwokerto dan Purbalingga yang berlangsung sejak 8-13 April 2013.

Melihat dukungan pemerintah dan LSM yang makin kuat saat ini, hutan rakyat yang dulunya hanya untuk mewariskan budaya leluhur dan mempertahankan kondisi lingkungan, kini memiliki peluang dalam peningkatan kesejahteraan. Ke depan, hutan rakyat yang dikelola oleh lembaga yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu akan bisa mengembangkan diri dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mampu memperluas akses program pengelolaan hutan lestari.

Akhirnya, geliat hutan rakyat tak hanya berdampak pada penanakelolaan kehutanan yang lebih baik namun juga  akan berdampak pada pencegahan illegal logging, kepastian hukum dan perluasan pasar demi mewujudkan slogan pembangunan kehutanan “Hutan Lestari Rakyat Sejahtera”

Salam Lestari!

 

Kirim Komentar


Kode keamanan
Refresh