By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini21
mod_vvisit_counterTotal pengunjung417471

whosonline

Ada 10 tamu online
Peluang Hutan Komunitas dalam Perdagangan Karbon
Ditulis oleh Abdullah   
Selasa, 16 April 2013 13:43

Direktur LATIN, Arif Aliadi Memberi SambutanIndonesia adalah negara urutan ketiga yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Kekayaan alam sangat besar ini berimplikasi pada peran dan tanggung jawab yang besar pula bagi lingkungan global sehingga pemebenahan pengelolaan hutan berpeluang mendapat dukungan internasional. Indonesia dalam pertemuan COP ke 17 di Durban, memastikan akan berupaya menurunkan 26% gas emisinya. Salah satu program yang diandalkan adalah REDD, yaitu proses dimana negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi).

Perhitungan karbon yang digunakan selama ini, setiap hektar hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektarnya.  Sementara harga karbon di pasar internasional rata-rata 12 dolar AS per ton karbon.  Maka, nilai karbon yang ada pada 88 juta ha hutan sebesar USD 211.200.000.000.

Saat ini banyak hutan kemasyarakatan yang kini dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, melalui koperasi atau unit usaha ataupun kelompok kerja lainnya. Sistem pengelolaan Hutan berbasis masyarakat  ini kini terbentang luas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sebaran yang luas dan motivasi masyarakat menanam yang semakin meningkat membuat potensi karbon yang dikelola hutan komunitas menjadi semakin meningkat.

Pasar karbon menjadi salah satu peluang bagi masyarakat mendapatkan dukungan bagi upaya pengelolaan hutan yang lebih baik. Untuk itu LATIN, Java Learning Centre (JAVLEC), SSS dan YKWS beserta  jaringannya, mulai menjajaki perdagangan karbon di tingkat lokal. Diharapkan mekanisme perdagangannya akan lebih sederhana, dan bisa saling menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan dunia usaha. Sampai saat ini sudah tersedia berbagai program yang sudah disiapkan di beberapa tempat.

Beberapa kelompok komunitas telah berupaya menyiapkan diri dalam perdagangan karbon. Di Wilayah sekitar Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur, masyarakat menjaga kawasan konservasi. Di  Lampung Tengah dan Gunung Kidul masyarakat juga membentuk kelompok kelembagaan untuk mengelola hutan komunitas yang dipersiapkan untuk masuk dalam skema perdagangan karbon. Dalam proses pengembangan program hutan kemasyarakatan atau hutan rakyat, masyarakat terlibat aktif mulai sejak awal sampai proses penghitungan berapa stok karbon yang tersedia dan dapat diperdagangkan dalam sebuah tutupan hutan.

Melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Multistakeholder Forestry Program (MfP) beserta LATIN dan jaringannya menggelar kegiatan seminar “Perdagangan Karbon Berbasis Komunitas” akhir November 2012. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan program Perdagangan Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Trade) dalam  skala lokal  ke berbagai pihak, termasuk bagaimana penghitungannya.

Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut lebih dari 50 orang yang hadir. Selain unsur pemerintah, yang diwakili oleh Kemenhut dan DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim), acara ini juga dihadiri oleh unsur LSM,  biro konsultasi, kemudian utusan dunia usaha dari kedutaan besar Belanda,  dunia usaha dari Korea serta beberapa utusan dari dunia usaha dan media.

Peserta Seminar Perdagangan Karbon Berbasis KomunitasDalam sambutannya, Direktur LATIN, Arif Aliadi berharap bahwa upaya menyiapkan komunitas dalam perdagangan karbon memperoleh sambutan baik dari dunia usaha yang berkeinginan untuk mengurangi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Karena Indonesia sendiri mencanangkan penurunan 26% gas emisi sehingga dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan juga tentunya partisipasi dari dunia usaha. Mengapa perdagangan karbon ? Upaya yang dilakukan masyarakat harus memperoleh reward atau insentif, karena mereka menanam kemudian membatasi pemanfaatan pohon sampai berpuluh-puluh tahun dan mengurangi upaya illegal logging, dimana pohon yang mereka tanam akan dirawat meskipun mereka memanfaatkan lahan dalam bentuk agroforestry. Untuk itulah upaya ini harus diberi insentif.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini antara lain Dr. Yetti Rusli dari Kemenhut, Lando Novo dari Pertamina Foundation, A. Samyanugraha dari DNPI.  Dr. Yetti Rusli mengingatkan perlunya pengembangan tingkat lokal sepeerti kelembagaan, legalitas dan pasar lokal. Yetti juga menyebutkan pentingnya mempromosikan perdaganga karbon  di tingkat publik, sehingga kalangan awam pun akan memahami, termasuk dunia usaha, karena persoalan perubahan iklim adalah persoalan kita semua yang membutuhkan kesadaran semua pihak.

Lando Novo, dari Pertamina Foundation (PF), menjelaskan tentang program yang dikembangkan oleh lembaganya. PF, mungkin belum membicarakan soal perdagangan karbon yang dilakukannya bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya menanam pohon, dan bagaimana menanam tersebut dapat merubah perekonomian mereka. Upaya ini dilakukan terutama di wilayah-wilayah dimana Pertamina bekerja.

Sementara itu, DNPI sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat, karena upaya tersebut sangat dibutuhkan, saat ini kita baru 0,3% dari target 26% penurunan emisi, Kemenhut sudah berhasil menurutkan tingkat deforestasi, tetapi ada  sektor tambang dan sektor lainnya yang juga tutur memiliki andil dalam memanfaatkan hutan. Walaupun saat ini kita masih terus melakukan gerakan 1 milyar penanaman pohon, tetap belum mencukupi, sehingga upaya masyarakat yang saat ini dilakukan merupakan hal yang sangat penting.

Moderator (ketiga dari kanan), Puji dari JAVLEC (kedua dari kanan) dan Febri dari YKSW (paling kanan) tampil dalam sesi Presentasi PDDSelain pembicara, beberapa LSM yang mendampingi masyarakat untuk menyiapkan diri dalam skema perdagangan karbon komunitas tampil mempresentasikan Project Design Document (PDD) dari kelompok yang dampingi.  Kelompok pendamping yang tampil adalah Febri Ekawati  dari YKSW dari  YKSW, pendamping kelompok pengelola hutan komunitas Giri Mukti Wana Tirta di  Lampung Tengah dan Puji Raharjo  dari JAVLEC, pendamping kelompok pengelola hutan komunitas Koperasi Sedyo Makmur  di  Gunung Kidul .

Acara berjalan lancar dan dinamis. Banyak tema yang didiskusikan dalam seminar yang berlangsung di Jakarta ini. Selain dari upaya YKSW dan JAVLEC, ada dua pihak lain yang menyebutkan program penurunan emisi karbon yaitu Pertamina dan Dompet Dluafa.  Lewat program “Menabung Pohon”, Pertamina akan melakukan program pendampingan, mulai dari menanam bibit, merawat, hingga memanennya. Nina dari Pertamina Foundation mengungkapkan bajwa hasil panen dari tannaman tersebut akan menggunakan konsep bagi hasil. Pertamina hanya akan memperoleh 5 persen, yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat sebagai dana bergulir

Tak hanya Pertamina, Dompet Duafa juga memiliki program penghijauan bertajuk “Sedekah Pohon”. Melalui program tersebut, Menurut Syamsul dari dompet Dompet Duafa, lembaganya mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya untuk bersedekah pohon. Sampai saat ini, baru 10 ribu pohon yang berhasil disedekahkan.

Kita tunggu peran perusahaan dan lembaga lain membantu masyarakat memelihara hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui skema perdagangan karbon berbasis komunitas.

Salam Lestari!

 

Kirim Komentar


Kode keamanan
Refresh