By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini21
mod_vvisit_counterTotal pengunjung417470

whosonline

Ada 1 tamu online
Mempersiapkan Komunitas Pengelola Hutan Untuk Ikut Serta Dalam Perdagangan Karbon
Ditulis oleh Abdullah   
Rabu, 18 Januari 2012 07:00

Fenomena pemasasan global yang diakibatkan oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  telah menyebabkan komunitas global, nasional dan lokal bersama-sama memikirkan startegi mitigasinya. Salah satu solusi penurunan emisi GRK adalah melalui skema REDD+ yang disepakati oleh masyarakat global dalam COP 13 UNFCCC di Bali. Kegiatan utama yang tercakup dalam REDD+ adalah mencegah penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi Hutan, konservasi biodiversity, pengelolaan berkelanjutan dari hutan dan penambahan karbon stok melalui penanaman.

Masyarakat Indonesia memiliki sejarah, budaya dan pengalaman panjang dalam mengelola hutan secara lestari. Hutan komunitas dalam bentuk hutan adat, hutan rakyat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan hutan yang dikelola dengan skema kemitraan seperti PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat secara luas cukup besar yakni sekitar 10 juta Ha.  Banyak ditemukan bahwa komunitas telah  mempunyai aturan untuk mengelola hutan, yang bertujuan untuk melindungi hutan maupun memanfaatkan hutan dengan cara-cara yang diatur agar hutan tetap lestari.

Sejalan dengan itu, sekarang sedang berkembang skema pemberian insentif bagi siapa pun yang dapat melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan, serta pihak-pihak yang melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi atau perlindungan hutan.  Skema pemberian insentif tersebut dikenal dengan REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation.  Namun untuk memperoleh insentif dari skema REDD+ bukan persoalan mudah.

Untuk itu atas iniasi Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) berkolaborasi dengan MFP (Multistakholder Forestry Programme) telah  diselenggarakan Training Workshop  bertema Mempersiapkan Komunitas Pengelola Hutan untuk Ikut Serta dalam Perdagangan Karbon.  Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison, Bogor tanggal 18-21 Januari 2012. Lokalatih ini bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan pemerintah yang memungkinkan komunitas pengelola hutan untuk memperoleh manfaat dari skema perdagangan karbon dan peluang pasar karbon yang mungkin diakses oleh komunitas pengelola hutan, meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar yang digunakan dalam perdagangan karbon, standard penghitungan perubahan cadangan karbon seperti VCS, CCB dan Plan Vivo dan kosep dasar FPIC (Free Prior Informed Consent) serta memperoleh informasi tentang penerapan FPIC di lapangan.

Sebanyak 38 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air mengikuti lokalatih yang dilaksanakan selama 4 hari ini. Peserta lokalatih merupakan perwakilan dari berbagai LSM dan community foundation (CF) yang selama ini aktif mendukung inisiatif community forestry atau community-based  forest management (CBFM), seperti SSS (Sumatera Sustainable Support), JAVLEC (Java Learning Center), YKWS  (Yayasan Konservasi Way Seputih)-Lampung Tengah,  SCF (Sulawesi Community Foundation), Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI-Jambi, Konsepsi-Nusa Tenggara Barat, Kanopi-Kuningan, Paramitra-Malang, ARUPA-Jogjakarta,  FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Indonesia), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Telapak, FFI Indonesia Program, TFT (Tropical Forest Trust), dan Burung Indonesia. Juga hadir di lokalatih ini penyuluh kehutanan  dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah dan Gunung Kidul, serta Kelompok Tani Pengelola Hutan Mandala Mekar - Tasikmalaya.  Hadir pula perwakilan dari ASEAN Social Forestry Network Secretariat dan Muti-Forestry Programme (MFP).

Materi lokalatih selama tiga hari diisi oleh penyampaian materi oleh beberapa narasumber dan diskusi umum antara peserta yang dipandu fasilitator. Beberapa narasumber nasional hadir memberikan materi terkait isu global, nasional dan lokal perdagangan karbon, peluang pasar karbon bagi masyarakat lokal, sertifikasi perdagangan karbon, standard dan metode pengukuran dan perhitungan emisi karbon, peran lembaga masyarakat dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan komunitas masukd alam perdagangan karbon.

Pada hari pertama , beberapa materi dan forum diskusi digelar. Dr. Yetti Rusli, Ketua Pokja Perubahan Iklim Kemenhut menyampaikan materi  pertama  bertema “Perdagangan Karbon Hutan:  Kebijakan, Peluang dan Akses bagi Komunitas Pengelola Hutan”. Materi berikutnya adalah “Potensi Pasar Karbon (Domestik) pada Industri MiGas di Indonesi” oleh Rustiawan Anis (Ambika Consultant) dan “Feasibility  Study  Report:  Small Scale Green Carbon Market in Indonesia” oleh Taufik Alimi  (RARE International).

Hari kedua, pembekalan oleh nasrasumber dan diskusi para peserta berlangsung hangat. Materi hari kedua ini terkait teknis dan standar yang perlu dipahami untuk masuk dalam perdagangan karbon. Dr. Kurniatun Hairiah (Unibraw Malang) menyampaikan materi berjudul “Konsep-konsep Dasar dalam Perdagangan Karbon”. Selanjutnya Delon Martinus dari CER Indonesia menyampaikan materi berjudul “Standar Proyek Karbon Hutan”.

Hari ketiga materi terkait penyampaian pengalaman lapangan lembaga yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan hutan komunitas. Narasumber yang mengisi materi adalah Abdon Nababan dari AMAN dengan materi FPIC (Free, Prior and Informed Consent / Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan), Nani Saptariani dari RMI dengan judul Penerapan FPIC di Lapangan : “Catatan pengalaman penerapan proses FPIC di Kawasan Ekosistem Halimun”, Rustanto dari Sulawesi Community Foundation (SCF) dengan materi Fasilitasi Kelembagaan Community Forestry (CF) di Sulawesi  (Lesson learned)”, dan materi terakhir dibawakan oleh M. Taufik JP dari Dinas Kehutanan Gunung Kidul berjudul “Dukungan Pemda terhadap Inisiatif Pengelolaan Hutan Oleh Komunitas”.

Hari keempat, diadakan diskusi untuk merespon dan memberikan refleksi dari materi yang telah diperoleh dari hari 1- 3. Materi pokok dalam diskusi umum berkisar pada tiga tema umum yaitu 1. Refleksi dan Pandangan Umum, Sinergi  Sistem Vereifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Karbon dan Rencana tindak lanjut. Diskusi ini berlangsung sangat dinamis dan aktif. Semua peserta memberikan pandangan dan masukan khususnya terkait langkah prioritas yang akan ditempuh setelah lokalatih ini.

Akhirnya, lokalatih mencapai sebuah hasil penting  berupa (a) perlunya menyusun Project Desain Document  dan baseline  emisi karbon yang akan dilakukan di dua lokasi yang akan dijadikan pilot project atau contoh yaitu di Lampung Tengah dan Gunung Kidul dengan dukungan para pihak (Produsen, Community Consultant, Carbon Buyer dan Regulator), (b) dibentuknya “embrio” Community Consultant yang akan berperan memberikan pendampingan. Para peserta mempercayakan LATIN sebagai perwakilan “Embrio” Community Consultant yang akan menindaklanjuti hasil lokalatih ini.

Direktur LATIN, Arif Aliadi, menyatakan bahwa dalam jangka pendek tugas Community Consultant akan segera mendampingi pengelola hutan komunitas untuk menyelesaikan PDD (Project Design Document), penyusunan baseline data emisi karbon dan mengidentifikasi  calon buyer dari segmen non-pasar karbon.   Selain itu berkembangnya inisiatif ini juga memerlukan dukungan kebijakan yang dapat mendorong terbukanya pasar karbon dalam negeri, misalnya dalam bentuk pemanfaatan dana yang berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility) berbagai perusahaan penghasil emisi yang dapat digunakan untuk mengapresiasi komunitas pengelola hutan yang berjasa menurunkan emisi atau meningkatkan cadangan karbon.

AST/22-01-2012

 

Kirim Komentar


Kode keamanan
Refresh