By A Web Design

Visitor Map

Visitors Counter

mod_vvisit_counterPengunjung hari ini11
mod_vvisit_counterTotal pengunjung415905

whosonline

Ada 21 tamu online
REDD


Peran Serta Masyarakat Kunci Sukses Rehabilitasi Hutan
Ditulis oleh LATIN   
Rabu, 01 April 2015 11:25

Lahan Hutan Rehabilitasi seluas 7 Hektar yang ditanami masyarakat petani hutan Desa CurahnongkoJember – Program Rehabilitasi lahan kritis hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri seluas 7 hektar, menjadi contoh sukses rehabilitasi lahan kritis hutan untuk kawasan lain di Indonesia. Rehabilitasi hutan yang melibatkan masyarakat desa di sekitar hutan, terbukti mampu menghijaukan kembali lahan kritis yang semula, serta mencegah upaya pembalakan kayu hutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan hutan sangatlah penting, ditengah minimnya upaya pemerintah serta aparatur terkait dalam menjaga kelestarian hutan. Program rehabilitasi yang ditetapkan melalui kemitraan antara Taman Nasional Meru Betiri dengan masyarakat, merupakan solusi penanganan lahan kritis seluas 4.023 hektar. Dengan menanam tanaman yang menghasilkan tanaman ekonomi dan berdimensi konservasi oleh masyarakat, keberlanjutan pengelolaan kawasan sekaligus perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan lahan rehabilitasi dapat tetap terjaga.

Menurut Nurhadi selaku Direktur Konservasi Alam Indonesia Lestari (KAIL), LSM yang didirikan dari dan oleh masyarakat setempat, kegiatan rehabilitasi lahan merupakan cara yang efektif untuk menjaga serta melestarikan hutan, karena didalamnya juga berlangsung proses penguatan ekonomi masyarakat, melalui pemanfaatan lahan serta tanaman hutan tanpa harus menebang pohon.

“Masyarakat dapat menghasilkan tanaman tumpangsari disamping tanaman pokok hutan yang ditanam. Ini agar masyarakat aktif melakukan kegiatan rehabilitasi hutan di lahan rehabilitasi, serta mengelola dan mendapatkan hasilnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” ujar Nurhadi.

Abdul Halim Fanani, tokoh masyarakat sekaligus penggerak petani hutanProgram Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Taman Nasional Meru Betiri oleh masyarakat, dimulai dengan pemberian ijin penggunaan lahan seluas 7 hektar dari Taman Nasional kepada masyarakat desa yang tinggal di pinggir hutan. Masyarakat diperbolehkan menanami lahan milik Taman Nasional, dengan tanaman pokok dan tanaman tumpang sari. Lahan yang digarap masyarakat tetap milik Taman Nasional, sedangkan masyarakat hanya memiliki hak mengelola.

Diungkapkan oleh Abdul Halim Fanani, warga Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebelum lahan kritis di kawasan rehabilitasi digarap masyarakat, kondisi lahan masih gundul dan belum ditanami. Setelah masyarakat dilibatkan untuk merehabilitasi lahan, kawasan yang semula gundul menjadi hijau dan rimbun oleh tanaman pokok hutan serta tanaman petani.

“Setelah lahan digarap masyarakat, masyarakat menerima manfaar dari tanaman tumpang sari, sedangkan Taman Nasional menerima manfaat dari tanaman pokoknya, artinya pohonnya ada lagi,” tutur Abdul Halim yang berharap sinergi semacam ini dapat terus terbina.

Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Meru Betiri, memang memiliki aturan bilamana terdapat pemanfaatan didalamnya. Legalitas itulah yang dirasa oleh Abdul Halim sangat penting bagi masyarakat selaku petani hutan, agar dapat mengelola dan merehabilitasi hutan tanpa khawatir akan berurusan dengan hukum.

“Legalitas, dimana masyarakat diberikan hak resmi tertulis untuk mengelola hutan. Kalau bicara konservasi itu sangat kaku, tapi pertanyaannya mampukah pemerintah kita melakukan itu. Maka alternatifnya adalah keterlibatan masyarakat dalam membantu konservasi,” kata Abdul Halim yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Urusan Keamanan Desa.

Setomi menunjukkan patok batas Taman Nasional Meru Betiri dengan lahan rehabilitasi yang dikelola masyarakatTingkat pendidikan masyarakat desa yang masih tergolong rendah, bukanlah halangan untuk tidak peduli dengan persoalan lingkungan, termasuk mengenai konservasi hutan. Bahkan sejarah terjadinya penjarahan kayu di hutan pasca bergulirnya reformasi, tidak serta merta membuat masyarakat tidak lagi memiliki kepedulian untuk melakukan rehabilitasi hutan.

Awal mulanya Abdul Halim Fanani bersama rekan-rekannya tidak memiliki ketertarikan terhadap persoalan lingkungan, karena belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai lingkungan. Perkenalannya dengan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) menjadi awal kepeduliannya dengan hutan yang ada di sekitar desanya, khususnya kawasan hutan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

“Masyarakat tidak serta merta mau ikut apalagi ini terkait dengan lingkungan, yang harus memberi pemahaman mengenai dampak ketika hutan terbakar atau gundul, maka masyarakat yang tinggal dekat dengan hutan adalah kuncinya,” kata Abdul Halim Fanani, warga Desa Curahnongko.

Dikatakan oleh Direktur KAIL, Nurhadi, dikedepankannya program rehabilitasi hutan melalui kemitraan Taman Naisonal dengan masyarakat, menjadi harapan kembalinya kelestarian hutan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat.

“Tentu yang diharapkan oleh masyarakat agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera, masyarakat dapat menanam tanaman yang menghasilkan tanaman ekonomi dan berdimensi konservasi. Dari situ ada keberlanjutan pengelolaan kawasan dan ekonomi masyarakat, dimana masyarakat bisa memanen buah di lahan yang dia tanam di lahan rehabilitasi,” papar Nurhadi.

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil rehabilitasi lanjut Nurhadi, diwujudkan masyarakat petani hutan dalam bentuk koperasi, yang bernama Multi Usaha Lestari. Koperasi itu dijadikan media untuk mengakomodir dan mengelola pemasaran dari hasil yang diperoleh petani di lahan rehabilitasi.

“Saat ini petani sudah bisa mengelola hasil dari lahan rehabilitasi berupa keripik nangka. Kalau buah nangka dulunya dijual seperti biasa itu kurang menguntungkan, dengan dijadikan keripik nangka bisa mendatangkan nilai lebih,” papar Nurhadi. Proses pengolahan kripik nangka di Koperasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil tanaman yang diperoleh petan

Selain keripik nangka juga ada hasil buah-buahan lainnya serta buah hasil pohon hutan seperti kemiri, kedawung, dan pakem. Ibu-ibu rumah tangga juga turut memanfaatkan tanaman hasil hutan rehabilitasi seluas 7 hektar, dalam bentuk pengolahan dan pembuatan jamu tradisional dari tanaman obat.

“Dari pekarangan dan di lahan rehabilitasi serta di dalam hutan kami memperoleh kapulogo, kemukus, cabe jawa, ada juga kayu rapat. Kami bersyukur karena orang yang sakit dan tidak dapat sembuh secara medis dapat diobati dan sembuh dengan ramuan Toga (tanaman obat keluarga),” ujar Katemi, Ketua Kelompok Toga Sumber Waras, Desa Andongrejo.

Dari budidaya tanaman obat di hutan rehabilitasi maupun di pekarangan, tidak hanya mampu membantu penyembuhan sejumlah penyakit, perekonomian keluarga juga menjadi meningkat dengan penjualan jamu tradisional. Sedikitnya ada 70 jenis tanaman obat yang berhasil dibudidayakan di pekarangan rumah warga, dari total 300-350 bibit tanaman obat yang tumbuh di hutan serta lahan rehabilitasi.Cabai Jawa, salah satu tanaman obat yang ditanam masyarakat di lahan rehabilitasi

“Manfaat obat dari Taman Nasional Meru Betiri cukup membantu, baik untuk menyembuhkan penyakit maupun menambah pendapatan dari menjual jamu,” tambah Katemi yang mengaku telah menerima pesanan jamu tradisional dari berbagai daerah dan luar pulau Jawa.

Kerjasama antara Taman Nasional dengan masyarakat desa pinggir hutan juga dirasakan manfaatnya oleh pihak Taman Nasional. Kepala Resort Andongrejo, Taman Nasional Meru Betiri, Heman Sutresna mengatakan, kerjasama pengelolaan hutan di lahan rehabilitasi telah banyak membantu Taman Nasional menghijaukan kembali kawasan yang kritis.

“Pasca reformasi terjadi penjarahan kayu secara besar-besaran di Meru Betiri, dengan merintis kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis bersama masyarakat, tugas kami dalam menjaga hutan menjadi terbantu,” kata Heman Sutresna.

Terdapat 4 desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri, yaitu Desa Curahnongko, Andongrejo, Sanenrojo, dan Wonoasri, dimana terdapat 24 kelompok petani hutan di Desa Curahnongko dan 18 kelompok petani hutan di Desa Andongrejo, yang diajak bekerjasama mengembalikan fungsi hutan.

Pada seluruh kawasan Taman nasional Meru Betiri yang masih perlu direhabilitasi, tercatat seluas 2.773 hektar berdasarkan review zonasi yang dilakukan pada tahun 2011.Jamu tradisional buatan ibu-ibu di Desa Andongsari, mampu mengobati dan meningkatkan perekonomian

“Dari semua upaya yang telah kita lakukan, masih ada 60 persen lahan kritis yang belum direhabilitasi, peran masyarakat sangat penting bagi kami karena mereka sangat membantu menghijaukan kembali lahan yang kritis,” ujarnya.

Heman Sutresna mengungkapkan, kendala yang dihadapi hingga kini adalah pemahaman masyarakat yang masih suka menanam tanaman pertanian, yang mendatangkan keuntungan untuk jangka pendek. Sedangkan tanaman hutan justru dapat mendatangkan nilai ekonomis yang lebih tinggi, dengan memanen buah tanaman pokok tanpa biaya perawatan.

“Belum semua masyarakat menyadari pentingnya melestarikan hutan, banyak juga yang kurang peduli, diberi bibit gratis tapi gak mau nanam. Kami memberikan pemahaman bahwa menanam untuk masa depan, tidak hari ini tapi paling tidak 5 tahun baru bisa dinikmati hasilnya,” tutur Heman.

Selain minimnya sumber daya yang dimiliki Taman Nasional, Heman menambahkan bahwa belum semua masyarakat peduli terhadap pelestarian dan rehabilitasi hutan. Persoalan pendidikan masyarakat yang masih rendah serta alasan ekonomi menjadikan upaya rehabilitasi hutan berjalan lambat.

Namu demikian, kelompok masyarakat petani hutan seperti di Curahnongko dan Andongrejo menurut Heman, menjadi contoh yang baik dalam rangka menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai konservasi yang mendatangkan keuntungan bagi perekonomian masyarakat.Kepala Resort andongrejo, TN Meru Betiri, Heman Sutresna (baju hijau) bersama pengunjung yang akan menjelajah TN Meru Betiri

“Masyarakat sekitar hutan adalah yang paling terdampak bila hutan gundul dan rawan bencana. Kami berharap banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan lainnya, ikut terlibat dalam upaya pelestarian serta rehabilitasi hutan dan tetap memperoleh keuntungan,” tandasnya.

Fasilitator dari LATIN, Kaswinto menambahkan, model pengelolaan lahan kritis melalui program rehabilitasi 7 hektar di Curahnongko dan Andongrejo, dapat dijadikan contoh pemanfaatan lahan kritis lainnya di hutan. Model pelibatan masyarakat untuk menanami lahan kritis, juga menjadi cara efektif bagi pemerintah untuk menjaga hutan dari penebangan liar seperti sebelumnya.

“Buktinya saat yang lain ditebangi, tidak ada satu pun pohon yang ditebang di lahan 7 hektar yang dikelola petani. Ini bukti masyarakat sebenarnya mampu ikut menjaga hutan, asalkan masyarakat juga diperkenankan mengambil manfaat dari hutan,” pungkas Kaswinto.

Penulis : Riski Srilambang; http://www.duniakitanews.com ; 20 Maret 2015

 
Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR
Ditulis oleh Abdullah   
Senin, 01 Juli 2013 12:46

Peserta Workshop Strategi Pelaksanaan Program Pendampingan SVLK pada UMHR di Pendopo LATIN 31 Mei - 2 Juni 2013Sebagai saah satu upaya pemberantasan illegal logging pemerintah memberlakukan Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak.

Merespon dinamika di lapangan, Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.68/Menhut-II/2011 disempurnakan lagi dengan terbitnya Permenhut nomor: P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak

Saat ini, jumlah kabupaten di Jawa yang memiliki hutan rakyat yang telah bersertifikat PHPL (voluntary) sebanyak 11 Unit Manajemen dan bersertifikat SVLK sebanyak 15 Unit Manajemen Hutan Rakyat. Dibutuhkan konsistensi dan kerja keras Kementerian Kehutanan dan stakeholders terkait bagi pencapaian target 2013.

Minimnya pemahaman aparat dan masyarakat di daerah menjadi kendala tambahan bagi pencapaian target penerapan SVLK di tahun 2013. Tantangan implementasi ini juga memerlukan kesiapan para pihak, khususnya pengelola hutan rakyat dan industri kecil menengah. Selain itu, terjadi ketimpangan yang cukup tajam antara jumlah industri yang sudah mendapatkan S-LK dengan unit manajemen hutan rakyat yang bersertifikat bisa mengancam keberlanjutan pasokan bahan baku antara hulu dan hilir.

 
Melestarikan Hutan dengan Memelihara Kuliner Lokal
Ditulis oleh Abdullah   
Senin, 20 Mei 2013 11:45

Rawon, kuliner khas Jawa Timur (dok. pribadi)Mungkin sebagian kita sudah membayangkan kondisi hutan Indonesia yang tak lama lagi akan makin menyusut. Beberapa data menyebautkan hal-hal yang fantastis tentang kehilangan sumberdaya alam kita berupa hutan yang makin memprihatinkan.  Ada yang menyebutkan hutan Kalimantan akan musnah dalam waktu 10 tahun lagi, hutan Sumatera tak lagi ada dalam 5 tahun lagi dan tiap 2 menit hutan kita menyusut seluas lapangan bola.

 

Data dan prediksi di atas boleh-boleh saja ditampilkan dan disebarluaskan agar masyarakat menyadarari ancaman. Namun hanya dengan ancaman, masyarakat Indonesia tak serta merta bisa berubah, sadar dan kemudia bertindak menyelamatkan hutan. Justru sebaliknya, menggali sebanyak mungkin manfaat hutan yang menyentuh kebutuhan dasar manusia aka lebih baik hasilnya untuk menarik partisipasi masyarakat melestarikan hutan. Salah satu hal unik dalam melestarikan hutan adalah dengan menjadikan hutan sebagai pusat tumbuhnya bahan baku kuliner khas daaerah setempat. Menarik bukan? Anda perlu bukti?

 

Anda pernah mencicipi kripik Nangka? Menyukai pecel dan rujak cingur  ala Jawa Timur? Suka nasi rawon? Demen dengan sayur nangka muda? Semua masakan dan jajanan khas tersebut dapat Anda temui dengan mudah di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Jawa Timur. Di dua kecamatan yang dekat dengan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), terdapat dua desa penghasil bahan-bahan untuk meracik dan membuat makanan-makan tersebut yaitu Desa Curahnongko.

 

 
Memanen “Emas” dari Hutan Rakyat Bersertifikat
Ditulis oleh Abdullah   
Selasa, 23 April 2013 13:56


Inventarisasi di Hutan Rakyat Sengon di Purbalingga Jawa Tengah (dok. Siddik April 2013)Pohon-pohon Albasia (Paraseriantes falcataria) berdiri tegak menjulang. Albasia di tempat lain ada yang menyebutnya Jeunjing, Sengon Merah. Kulit batangnya yang cerah keputihan menghias hampir di seluruh Desa Candi Wulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pohon-pohon Albazia itu bukan sekedar tegak berdiri tanpa makna. Kini kayu Albazia hasil panen dari kebun sebagian warga Candi Wulan menyebutnya “emas”.

“Dulu Albasia gak laku, Pak. Paling juga buat kayu bakar. Sekarang Albasia seperti emas buat orang sini.”

Demikian ungkapan Pak Priyanto, salah satu warga Candi Wulan yang juga aktif sebagai pengurus di Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat (PPHR) Cipta Wana Utama.

Selain deretan Hutan Sengon di lahan hutan rakyat yang rapat dan menjulang tinggi, tumpukan kayu Albasia yang sudah diptong sepanjang 1.3 m banyak menumpuk di pinggir jalan kecamatan Candi Wulan. Juga terlihat hilir mudik, angkutan berupa mobil bak terbuka yang mengangkut kayu bulat jenis albazia ini.

 
Peluang Hutan Komunitas dalam Perdagangan Karbon
Ditulis oleh Abdullah   
Selasa, 16 April 2013 13:43

Direktur LATIN, Arif Aliadi Memberi SambutanIndonesia adalah negara urutan ketiga yang memiliki hutan tropis terluas di dunia. Kekayaan alam sangat besar ini berimplikasi pada peran dan tanggung jawab yang besar pula bagi lingkungan global sehingga pemebenahan pengelolaan hutan berpeluang mendapat dukungan internasional. Indonesia dalam pertemuan COP ke 17 di Durban, memastikan akan berupaya menurunkan 26% gas emisinya. Salah satu program yang diandalkan adalah REDD, yaitu proses dimana negara-negara maju membayar kepada negara-negara berkembang agar mencegah terjadinya penggundulan hutan (deforestasi dan degradasi).

Perhitungan karbon yang digunakan selama ini, setiap hektar hutan alam berpotensi menyerap 200-300 ton karbon per hektarnya.  Sementara harga karbon di pasar internasional rata-rata 12 dolar AS per ton karbon.  Maka, nilai karbon yang ada pada 88 juta ha hutan sebesar USD 211.200.000.000.

Saat ini banyak hutan kemasyarakatan yang kini dikelola dan dikembangkan oleh komunitas masyarakat, melalui koperasi atau unit usaha ataupun kelompok kerja lainnya. Sistem pengelolaan Hutan berbasis masyarakat  ini kini terbentang luas di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sebaran yang luas dan motivasi masyarakat menanam yang semakin meningkat membuat potensi karbon yang dikelola hutan komunitas menjadi semakin meningkat.

 
<< Mulai < Kembali 1 2 3 4 Berikut > Akhir >>

Halaman 2 dari 4